Ilustrasi pelatihan tanggap bencana. (dok MalangTIMES)

Ilustrasi pelatihan tanggap bencana. (dok MalangTIMES)



MALANGTIMES - Sejak 2012 sampai sekarang, pembentukan desa tangguh bencana (destana) di Kabupaten Malang terus dipicu keberadaannya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang.

Tetapi, sampai menginjak 7 tahun lebih, keberadaan destana masih 34 desa saja. Dibandingkan dengan jumlah desa di wilayah Kabupaten Malang yang mencapai 378 desa dan 12 kelurahan, jumlah destana tersebut sangatlah minim. Apalagi ditunjang Kabupaten Malang merupakan wilayah yang memiliki potensi bencana terlengkap nomor 2 di Jawa Timur (Jatim) serta urutan ke-9 berpotensi bencana di skala nasional.

Minimnya destana di Kabupaten Malang, menurut Bambang Istiawan -kepala BPBD Kabupaten Malang, dipicu  dua faktor besar dalam pembentukannya di berbagai desa. "Pertama adalah anggaran tentunya. Dengan jumlah desa yang ratusan di wilayah kami, memang tidak sebanding dengan anggaran yang kami terima," kata mantan kasatpol PP Kabupaten Malang ini, Kamis (21/03/2019) kepada MalangTIMES.

Faktor anggaran inilah yang membuat BPBD tidak bisa leluasa setiap tahun memfasilitasi desa yang ada di Kabupaten Malang. Bahkan, tahun 2019 ini, BPBD hanya memiliki program destana di tiga desa saja.

"Tahun ini targetnya hanya 3 desa karena memang anggarannya seperti itu. Karena itu, kami terus mendorong masyarakat yang ambil peran aktif dalam pembentukan destana di wilayahnya masing-masing," ujar Bambang.

Kesadaran dari masyarakat desa melalui fasilitasi pemerintah desa (pemdes) merupakan kendala kedua dalam proses percepatan atau penambahan Destana di Kabupaten Malang. Dengan tofografi serta musim yang kian tidak bisa diprediksi, seharusnya destana sudah terbentuk di seluruh desa yang ada di Kabupaten Malang.

Terkait anggaran di pemdes, Bambang menyampaikan, dengan adanya peraturan menteri dalam negeri (permendagri) serta peraturan menteri desa PDTT yang diteruskan teknisnya dalam peraturan bupati (perbup) Malang, persoalan tersebut bisa diatasi.
"Lewat regulasi itu pemdes bisa menganggarkan dana desa untuk pembentukan destana," ujarnya.

Dalam Perbup Nomor 38 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (1) poin e dinyatakan, salah satu klasifikasi belanja desa adalah penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
Sehingga pemdes ada ruang untuk membentuk destana secara mandiri.

 "Karena sekali lagi dengan kendala anggaran di kami yang terbatas. Maka desa memiliki kewenangan secara mandiri membentuk Destana yang memang seharusnya seluruh desa berstatus itu Kabupaten Malang," ujar Bambang.

Dia sangat berharap bahwa pemdes bisa mengalokasikan anggaran dana desa untuk hal tersebut. "Sehingga setelah terbentuk kita bisa masuk dalam pengembangannya. Ini akan mempercepat proses bagi berjalannya destana di seluruh desa Kabupaten Malang," ucapnya.

Bambang juga menyebutkan ada tiga kategori dalam destana yang disesuaikan dengan kemampuan desa masing-masing. "Pratama, madya dan utama. Kategori tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing desa," pungkas Bambang.

End of content

No more pages to load