MALANGTIMES - Kota Malang kembali mendapatkan jatah untuk merekrut calon pegawai negeri sipil (CPNS) di bidang kesehatan. Kepastian itu setelah Wali Kota Malang Sutiaji mewakili secara simbolis penyerahan formasi CPNS PTT Kementerian Kesehatan (Kemenkes) oleh Menteri Kesehatan RI, Nila F Moeloek di Jakarta, hari ini (19/3/2019).

Bersama 7 kepala daerah lainnya, Sutiaji menerima salinan penetapan penyerahan kebutuhan/formasi PNS Kemenkes ke daerah. Berlangsung di Gedung Sujudi, Kemenkes RI Jakarta, kegiatan tersebut juga dihadiri seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK/Kepala Daerah) dan kepala badan kepegawaian daerah (BKD) penerima formasi.

Sutiaji menyebut, untuk kota Malang menerima 5 formasi CPNS dengan komposisi 1 dokter, 1 dokter gigi dan 3 tenaga bidan. "Ini tindak lanjut dari MoU (nota kesepahaman) antara daerah dengan Kemenkes RI dalam rangka optimalisasi tenaga pelayanan kesehatan," terangnya.

"Penetapan ini, daerah sifatnya hanya menerima serta selanjutnya memproses admininistrasi kepegawaian distribusi (CPNS) Kememkes tersebut untuk menjadi CPNS Daerah," tambah Sutiaji yang didampingi Kepala BKD Kota Malang Anita Sukmawati.

Dalam catatan BKD Kota Malang, di 2017 pada proses yang sama kota Malang mendapatkan droping sebanyak 22 CPNS. Bagian dari langkah menguatkan visi Indonesia Sehat, jumlah PTT Kemenkes sebanyak 43.310 orang dan hingga tahun 2017 sebanyak 39.090 yang telah masuk dalam formasi PNS. "Ada 386 kota/kabupaten dan 1 provinsi (Lampung) yang menerima distribusi formasi untuk jabatan dokter, dokter gigi dan bidan," ujar Sekjen Kemenkes RI, Oscar Primadi. 

Sementara itu Menteri Kesehatan RI, Nila F. Moeloek mengutarakan apresiasi akan respon positif dan komitmen daerah atas MOU dengan kemenkes. "Itu semua semata mata untuk mewujudkan Indonesia sehat," tegas Nila Moeloek. 

Salah satu srikandi dari kabinet Presiden Jokowi ini juga menyatakan, pihaknya menyayangkan pihak-pihak yang masih meributkan atas defisit BPJS. Padahal, lanjut Nila, ada yang lebih penting yakni mendorong proses promotif dan preventif. "BPJS 'overload' karena data yang ada banyak mengcover untuk tindakan kuratif (pengobatan/penanganan) penyakit jantung. Ada sekitar Rp 10,4 triliun untuk pengobatan/penanganan penyakit jantung," terangnya. 

Diutarakan pula, ada tiga hal yang diharapkan jadi perhatian daerah untuk menyukseskan program Indonesia Sehat. Pertama, memasyarakatkan paradigma sehat melalui penguatan Germas (Gerakan Masyarakat Sehat, UKBM,  Posyandu dan Posbindu. Kedua, penguatan yankes melalui PIS-PK,  peningkatan sarpras nusantara sehat, pendayagunaan dokter spesialis, akreditasi puskesmas  dan RS. Ketiga, JKN melalui peningkatan cakupan kepesertaan.