Ketua Dewan Pers Yosep Stanley. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Selama ini, banyak jurnalis yang menjadi korban kriminalisasi pasal karet Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Apabila informasi ataupun berita yang disebarkan jurnalis dianggap merugikan pihak-pihak tertentu, jurnalis bisa dilaporkan ke kepolisian dengan menggunakan UU ITE ini.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dikeluarkan pada 21 April 2008 ini seakan menjadi jebakan untuk menjerat jurnalis ke ranah hukum.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pers Yosep Stanley menegaskan, UU ITE sesungguhnya tidak berlaku untuk jurnalis. Asal berita yang dihasilkannya adalah produk jurnalistik. Menurutnya, jurnalis hanya menjalankan tugasnya sebagai pewarta dan hal tersebut dilindungi undang-undang.

"Jurnalis tidak bisa dijerat oleh UU ITE, asalkan berita yang dihasilkannya adalah produk jurnalistik," ujarnya saat memberikan materi dalam Diskusi Publik UU ITE, Pers Netral Menuju Pemilu Berkualitas di Auditorium Kampus III Universitas Widyagama Malang, Sabtu (16/3).

Menurut Stanley, jurnalis telah dilindungi dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal 8 disebutkan bahwa dalam melaksanakan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum. "Jadi wartawan itu dilindungi hukum," tegasnya.

Selain itu, dalam pasal 18 ayat 1 dijelaskan, bahwa setiap orang yang menghalang-halangi kegiatan jurnalistik wartawan dijerat hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda Rp 500 juta.

Kendati demikian, meski jurnalis dilindungi undang-undang, dalam melaksanakan tugasnya jurnalis juga harus memperhatikan kaidah-kaidah jurnalistik yang telah dijabarkan dalam kode etik jurnalistik. "Jangan asal nulis berita terus kemudian disebar di media-media sosial yang akhirnya menjadi berita hoaks. Harus akurat dan benar-benar dikonfirmasi," pungkasnya.

 

End of content

No more pages to load