Pelatikan dan sumpah jabatan pejabat Kabupaten Malang tahun 2018 lalu. (dok Malang Times)

Pelatikan dan sumpah jabatan pejabat Kabupaten Malang tahun 2018 lalu. (dok Malang Times)



MALANGTIMES - Diakui atau tidak, roda pemerintahan Kabupaten Malang berjalan tersendat-sendat. Terlihat dari kekosongan aparatur sipil negara (ASN), khususnya di eselon II, yang menimpa 3 organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Malang. Yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (SDA), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Malang.  Sudah sekitar 7 bulan lebih kekosongan terjadi.

Kekosongan tersebut diperparah dengan beberapa pejabat eselon III dan IV yang juga sama kosongnya. Sehingga, walau berkali-kali Wakil Bupati (Wabup) Malang yang juga Plt Bupati Malang Sanusi menyampaikan roda pemerintahan telah berjalan maksimal, kondisi tersebut secara nyata memengaruhi lajunya roda di pemerintahan Kabupaten Malang.

Hal ini disadari juga oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono yang terlihat menunggu. Pasalnya, menurut Didik, pihaknya mengalami keterbatasan dengan adanya prosedur dalam melakukan pelantikan para pejabat Kabupaten Malang. "Harus ada lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri. Tanpa itu, dengan kondisi saat ini, tidak bisa," ucap Didik.

Kondisi tersebut yang mengakibatkan kekosongan pejabat eselon II khususnya masih dijabat oleh para plt kepala dinas yang memiliki keterbatasan wewenang dalam memaksimalkan jalannya roda di OPD masing-masing.

Terkait hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang menargetkan tuntasnya penitia seleksi (pansel) terkait kekosongan jabatan-jabatan strategis itu. Nurman Ramdansyah, kepala BKD Kabupaten Malang, menyatakan di bulan April datang, pansel sudah bisa tuntas.

"Wajib ada pansel dulu untuk itu. Kami targetkan April tuntas. Jadi, pejabat yang memiliki eselon mencukupi bisa mendaftar. Setelah itu, pejabat yang terseleksi akan diumumkan," ujarnya.

Nurman juga menyampaikan dalam pengisian tersebut akan dilakukan lelang terbuka. Dalam proses pengisian kekosongan pejabat yang bukan saja di eselon II saja, tapi eselon III dan IV.
 

Tetapi sekali lagi, izin dari Kemendagri yang belum turun tentunya bisa membuat target BKD tidak tercapai. Sebab, restu tersebut yang akan mempercepat terbentuknya pansel yang direncanakan akan melibatkan alademisi dan komite ASN. Hal ini yang tentunya perlu adanya dorongan dari pemkab Malang terkait hal tersebut.

End of content

No more pages to load