Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang (Foto : Dokumen MalangTIMES)

Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang (Foto : Dokumen MalangTIMES)



MALANGTIMES - Alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) kembali menuai polemik. Diduga belum membayar pajak ADD dan DD, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang memanggil enam kepala desa (kades).

“Keenam kades yang bersangkutan kami panggil karena hingga saat ini belum melakukan pembayaran pajak ADD dan DD. Pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kendala maupun permasalahan, yang mengakibatkan mereka belum membayar pajak sesuai yang sudah ditentukan,” kata Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kabupaten Malang Wahyu Susanto, Rabu (13/3/2019).

Berdasarkan pendalaman MalangTIMES, dari enam kades yang dipanggil kejari, tiga di antaranya merupakan kades yang ada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe). Yakni Desa Sumberbanyu, Desa Tegalrejo, dan Desa Klepu.

Sedangkan tiga sisanya adalah Desa Permanu (Kecamatan Pakisaji), Desa Gondanglegi Wetan (Kecamatan Gondanglegi), dan Desa Talok (Kecamatan Turen). “Kejari hanya bertugas sebagai negosiator yang mewakili Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen," sambung Wahyu.

Wahyu menambahkan, pengelolaan dan penggunaan dana ADD dan DD memang memiliki tanggungan pajak yang harus dibayarkan. Terlebih jika diaplikasikan untuk pembangunan desa yang bersangkutan. “Berdasarkan ketentuan yang berlaku, keenam kades yang kami panggil seharusnya membayar pajak yang totalnya mencapai kisaran Rp 100 juta hingga Rp 200 juta,” imbuhnya.

Pembangunan desa yang bersumber dari dana ADD maupun DD secara otomatis harus membayar pajak yang akan dijadikan sebagai kas negara. “Sejauh ini KPP Pratama sudah sering melakukan sosialisasi kepada kades yang ada di wilayah Kabupaten Malang, terkait kewajiban membayarkan pajak tersebut,” tegas Wahyu.

Ketika ditanya terkait konsekuensi jika tidak membayarkan pajak, Wahyu menyatakan, jika panggilan yang ditujukan tidak diindahkan, kejari bakal mentoleransi hingga tiga kali panggilan. Jika masih tidak mendapat tanggapan, pihaknya bakal melakukan kajian dan analisis lebih dalam.

“Apabila selama proses pendalaman berlangsung dan kami menemukan adanya indikasi melanggar ketentuan hukum, maka kasus akan ditingkatkan ke ranah pidana dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

End of content

No more pages to load