Wali Kota Malang Sutiaji saat diwawancara wartawan. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

Wali Kota Malang Sutiaji saat diwawancara wartawan. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Ketidaksetaraan hak antara guru PAUD formal dan nonformal membuat guru PAUD yang terhimpun dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) mengajukan judicial review UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan dukungannya agar tuntutan tersebut menang di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disampaikannya saat menghadiri Seminar Kesetaraan Guru Paud Non Formal Se Jawa Timur di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang (UM), Rabu (13/3).

"Saya memberikan apresiasi dan kami mendukung. Kemudian judicial mudah-mudahan menang di MK," katanya kepada wartawan.

Sutiaji sendiri dalam sambutannya menegaskan bahwa pendidikan seharusnya tidak pernah dipilah antara pendidikan formal, informal, dan nonformal. Namun sayangnya, regulasi masih membedakannya.

"Di satu sisi, regulasi kita masih membedakan antara nonformal dengan formal maka sesungguhnya kita hanya bisa angan-angan karena yang namanya APBN diambil dari seluruh masyarakat Indonesia, diambil dari Sumber Daya Alam Indonesia, maka ketika menjadi belanja negara semestinya harus dirasakan oleh seluruh komponen anak bangsa tanpa pernah memandang itu formal maupun nonformal," tandasnya.

Kendati demikian, sembari menunggu keputusan MK, Pemeritah Kota Malang telah mengeluarkan peraturan baru, yakni di mana para ASN setiap harinya mengumpulkan uang sebesar Rp 1.000 untuk kemudian digunakan mensejahterakan masyarakat.

"ASN menyumbang Rp 1000 perhari, kalau diakumulasikan sekitar Rp 3 M per tahun. Digunakan apa? Salah satunya ya untuk mensejahterakan guru PAUD yang ada di Kota Malang. Jadi saya kira banyak yang bisa dikerjakan tanpa menunggu regulasi," tandasnya.

Selain itu, Sutiaji saat ini juga berupaya mewujudkan kesetaraan ini, yakni dengan memberikan gaji yang layak kepada guru yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun.

"Insya Allah antara swasta dan negeri antara formal dengan nonformal kemarin sudah ada penyetaraan dan tidak ada perbedaan. Untuk GTT di kalangan Dinas Pendidikan Kota Malang kami lakukan kalau dulu Rp 300-500 ribu tapi saat ini kalau usia pengabdiannya 10 sampai 15 tahun, dia sudah hampir Rp 3 juta," ungkapnya.

Pemberiannya menurut Sutiaji yakni dalam bentuk hibah ke masing-masing sekolah melalui Bosda.

End of content

No more pages to load