Kepala Bappenda Kabupaten Malang Tomie Herawanto (foto: Pipit Anggraeni/ MalangTIMES)

Kepala Bappenda Kabupaten Malang Tomie Herawanto (foto: Pipit Anggraeni/ MalangTIMES)



MALANGTIMES - Persoalan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Malang menjadi salah satu agenda penting sampai saat ini. Selain didasarkan dalam upaya menjaga amanah perundang-undangan terkait persoalan lahan pertanian, juga sebagai bentuk menyelaraskan pembangunan dengan kepentingan pertanian.

Seperti diketahui, persoalan alih fungsi lahan pertanian produktif setiap tahunnya terus terjadi di Kabupaten Malang. Kondisi tersebut mengancam sektor pertanian, khususnya dalam konteks menjaga kedaulatan pangan di Bumi Arema yang dikenal sebagai lumbung pangan di Jawa Timur (Jatim) maupun skala nasional.

Hal inilah yang membuat pemerintah Kabupaten Malang bekerja keras dalam merampungkan regulasi bersifat teknis sebagai turunan dari Peraturan Daerah (perda) nomor 6 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta Perda nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Yakni, Rancangan Peraturan Bupati (ranperbup) mengenai Tata Cara, Persyaratan dan Kriteria Penetapan Perlindungan LP2B dan Lahan Beririgasi non LP2B.

Proses penyusunan regulasi tersebut telah berjalan sejak tahun 2018 lalu. Dimana hal ini pernah disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto.
"Regulasi ini kita kejar agar ada kepastian mengenai luasan LP2B serta non LP2B di Kabupaten Malang. Sehingga satu sisi lahan pangan berkelanjutan tetap terjaga dan sisi swasta tidak terkendala dalam menanamkan investasinya," ucap Tomie Herawanto beberapa waktu lalu.


Urgenitas Perbup LP2B inilah yang membuat Bappeda Kabupaten Malang menggandeng berbagai unsur, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta OPD terkait dalam menyukseskan lahirnya regulasi tersebut.
Tapi, sampai pada selesainya Ranperbup LP2B masih ada kendala dalam proses inventarisasi dan identifikasi di berbagai wilayah. Yakni, masih belum terdatanya 15 kecamatan yang dari data memiliki lahan pertanian produktif. Sedangkan di 18 wilayah kecamatan telah terdata, walaupun dengan adanya perkembangan pembangunan pesat di wilayah tersebut. Seperti di Pakis, Pakisaji dan Singosari telah membuat luasan LP2B akan mengalami perubahan dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jatim terkait persetujuan substansi pada kawasan perkotaan.

"Ini kendala dalam pembahasan Ranperbup LP2B karena adanya perubahan data yang mengakibatkan adanya selisih luasan LP2B," ujar mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
Dari data pembahasan Ranperbup tersebut, selisih LP2B sebesar 2.716 Ha. Dimana luas eksisting sesuai Perda RTRW Kabupaten Malang seluas 45.888,32 Ha, sedangkan setelah dilakukan penginderaan terhadap peta lampiran Ranperbup sebesar 43.171,61 Ha.

Kondisi inilah yang membuat Ranperbup LP2B masih terus digodok oleh Pemkab Malang. Dengan beberapa catatan dalam upaya menerbitkannya. Yakni, pengecekan ulang agar tidak terjadi tumpang tindih perizinan yang telah diterbitkan. Adanya overlay lahan yang telah diterbitkan izin lokasi dan peruntukan penggunaan tanah sebagai bagian dari LP2B seluas 117,03 Ha.

Dari beberapa tindakan yang akan dilakukan dengan kondisi tersebut, adalah menginventarisir kembali data-data LP2B dan non LP2B dengan mempertimbangkan rencana tata ruang dan perizinan yang telah diterbitkan. "Selain tentunya menyesuaikan terhadap hasil perhitungan tren pertumbuhan kawasan terbangun pada masing-masing kecamatan," ucap Tomie.

Hal lainnya adalah melakukan konsultasi publik dari Ranperbup LP2B bersama masyarakat, pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten untuk mendapatkan saran dan tanggapan. Serta basis pendataan nama pemilik lahan, alamat dan bentuk persil terkait rencana penetapan LP2B.

"Serta tentunya kita akan melanjutkan inventarisasi dan identifikasi lahan beririgasi pada 15 kecamatan lainnya," pungkas Tomie.

End of content

No more pages to load