Tutuk Handayani Kepala Unit Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kabupaten Malang saat berada di balai ujibkir Talangagung, Kepanjen (Nana)

Tutuk Handayani Kepala Unit Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kabupaten Malang saat berada di balai ujibkir Talangagung, Kepanjen (Nana)



MALANGTIMES - Persoalan klasik dalam memenuhi tenaga teknis dalam tubuh Aparat Sipil Negara (ASN) terus membayangi. Tak terkecuali dengan yang terjadi di tubuh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang. Dimana, persoalan pengadaan tenaga penguji tingkat 5 dalam menangani persoalan uji kir kendaraan, semakin sulit didapatkan.

Padahal, jabatan tenaga penguji tingkat 5 ASN tidak bisa diperoleh dengan hanya pengangkatan sepihak dalam tubuh pemerintah daerah sendiri. Tapi, setiap ASN penguji wajib mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat profesi.

"Sulit untuk melakukan regenerasi di tenaga ASN penguji tingkat lima. Selain adanya persyaratan diklat juga pendidikannya harus linier, minimal lulusan teknik sipil," kata Tutuk Handayani Kepala Unit Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kabupaten Malang kepada MalangTIMES.
Prasyarat tersebut yang kerap memutus rantai generasi penerus dalam jabatan tersebut. Bagi para ASN berlatarbelakang di luar teknik, semisal Sarjana Hukum, Ekonomi dan sebagainya, tidak bisa mengikuti tahap naik jenjang.

Persoalan tersebut, ditunjang dengan kuota bagi ASN dalam kenaikan jenjang yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan. Dimana, ada kuota peserta yang sesuai syarat dasar, wajib dipenuhi. "Apabila kuota kurang, maka diklat dibatalkan. Tempatnya juga hanya di Bekasi dan Bali untuk itu," ujar Tutuk yang didampingi Hafi Lutfi Kepala Dishub Kabupaten Malang.

Disinggung jumlah ideal ASN penguji tingkat 5 di balai uji kir kendaraan, khususnya di Talangagung, Kepanjen. Tutuk mengatakan, idealnya 4 orang. Sedangkan sampai saat ini hanya ada 2 ASN penguji tingkat 5 yang bertugas di Talangagung. Sedangkan untuk balai uji kir di Karanglo hanya ada 1 orang penguji tingkat 5.
"Hanya 2 orang saja di sini. Ini juga yang 1 orang sudah ditunggu masa pensiun. Padahal untuk mencari penggantinya susah sekali. Karena untuk jabatan ini tidak bisa tinggal tunjuk atau ganti," ujar Tutuk.

Deregenerasi dan bayang-bayang pensiun yang kini sedang dihadapi oleh Dishub Kabupaten Malang terkait penguji tingkat lima. Walaupun, sebenarnya menurut Lutfi, kendala tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Malang.

"Hampir semua Dishub mengalami kendala yang sama terkait itu. Untuk jalur non ASN pun sangat sulit untuk mendapatkan tenaga penguji yang memiliki 8 tingkat," ujar Lutfi.
Jalur non ASN yang disebut mantan Kepala BPBD Kabupaten Malang juga mensyaratkan adanya MoU antara pemerintah daerah dengan STTD (sekolah tinggi transportasi daerah). Dimana lulusan dari jenjang SMA nantinya belajar di STTD, setelah lulus langsung bisa menjadi ASN penguji.

"Ini yang disebut jalur pembibitan. Tapi ya itu tadi sangat susah untuk mendapatkan calon penguji ini," ujar Lutfi.
Sayangnya juga, jalur non ASN tersebut juga di tahun 2020 sudah tidak ada lagi. "Jadi ini pernah saya sampaikan juga saat ada rekrutmen P3K. Tapi kuota untuk tenaga teknis penguji ternyata tidak ada," ucap Tutuk.

Padahal pertumbuhan kendaraan setiap tahun mengalami peningkatan. Serta tentunya berdampak pada kenaikan jumlah kendaraan yang diwajibkan melakukan kir. Di sisi tenaga ahli penguji jumlahnya kian habis dikarenakan masa pensiun serta terputusnya regenerasi.

Disinggung pentingnya penguji kir kendaraan, Tutuk menyatakan, bahwa di tangan mereka sebuah kendaraan dianggap lulus atau tidaknya diuji. "Jadi tentu perannya sangat penting, karena menyangkut masalah layak tidaknya sebuah kendaraan saat dioperasikan di jalanan," pungkasnya.

End of content

No more pages to load