Ilustrasi (net)

Ilustrasi (net)



MALANGTIMES - Wacana penyetaraan gaji kepala desa dan perangkat desa dengan golongan IIa ASN akhirnya mencapai titik baru. Sempat dikabarkan akan ditunda pelaksanaanya tahun 2020, kini Peraturan Peraturan (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa telah ditandatangani Presiden Joko Widodo sejak Kamis (28/02/2019) lalu.

Artinya, PP 11/2019 tersebut sudah bisa dijalankan dan mengikat bagi pemerintah desa terkait persoalan gaji. Kecuali, apabila belum terbit peraturan bupati (perbup) mengenai besaran siltap (penghasilan tetap), seperti diamanahkan oleh pasal 81 ayat (4). Atau, karena sumber untuk siltap yang berasal dari alokasi dana desa (ADD) tidak mencukupi seperti yang termaktub dalam Pasal  81 ayat (3). Maka, siltap minimal yang ditentukan dalam PP 11/2019 diberikan selambatnya Januari 2020.

Lantas berapakah siltap kades dan perangkat desa sesuai PP 11/2019 tersebut? Dari salinan PP 11/2019 Pasal 81 Ayat (2) besaran siltap kades dan perangkat desa adalah sebagai berikut:

1. Bupati/wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, dengan ketentuan:
a. Besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 setara 120 persen  dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;
b. Besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 setara 110 persen dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a; dan
c. Besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200,00 setara 100 persen  dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.

Apabila ADD sebagai sumber siltap kades dan perangkat desa tidak mencukupi batas minimal, maka sesuai pasal 81 ayat (3) bisa dipenuhi dari sumber dana lainnya selain dana desa (DD) yang peruntukannya sudah memiliki payung hukum sendiri.

Adanya PP 11/2019 yang mengubah PP 43/2014 tersebut, menurut pemerintah, didasarkan  perlunya memperhatikan kesejahteraan kades, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Hal ini sesuai dengan keterangan resmi dari situs Setkab.go.id.

Sedangkan untuk komposisi persentase pendapatan desa dari berbagai sumber, terkecuali dari pendapatan asli desa (PAD) berupa tanah bengkok atau sebutan lainnya. Dengan adanya perubahan tersebut menjadi seperti yang diatur dalam pasal 100. Yakni:
(1) Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
a. Paling sedikit 70 persen  dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai (1) penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, (2) pelaksanaan pembangunan desa, (3) pembinaan kemasyarakatan desa, (4) pemberdayaan masyarakat desa.

b. Paling banyak 30 persen dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai (1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, (2) tunjangan operasional badan permusyawaratan desa.

End of content

No more pages to load