Koordinasi teknis pihak Dishub Kabupaten Malang dengan pihak bank dalam program BANTU. (2 dari kanan) Hafi Lutfi, kepala Dishub dan perwakilan bank plat merah. (Nana)

Koordinasi teknis pihak Dishub Kabupaten Malang dengan pihak bank dalam program BANTU. (2 dari kanan) Hafi Lutfi, kepala Dishub dan perwakilan bank plat merah. (Nana)



MALANGTIMES - Kembali, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang bersiap meluncurkan program baru dalam menyikapi dugaan-dugaan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah mereka.

Setelah diluncurkannya program Parsel atau Parkir Setor Langsung sejak awal tahun 2019 lalu, kini Dishub Kabupaten Malang akan kembali meluncurkan program anyar yang disebutnya Bantu (Bayar Non Tunai Uji Kir).

Seperti diketahui, Dishub memiliki ranah menyelenggarakan pengujian kir kendaraan. Kewenangan melekat tersebut yang kerap menimbulkan praduga-praduga adanya permainan. Dikarenakan sistem pembayaran retribusi secara tunai antara pemilik kendaraan dengan pihak Dishub Kabupaten Malang.
 

Kondisi tersebut, walau tidak pernah terbukti, tetap menjadi ganjalan pihak Dishub selama ini. "Karena itu setelah kita luncurkan Parsel, ini akan diterapkan juga program Bantu. Sehingga pandangan miring atas pengelolaan balai uji kir tidak ada lagi," kata Hafi Lutfi, kepala Dishub Kabupaten Malang, Selasa (12/03/2019) kepada MalangTIMES.

Program Bantu di Kabupaten Malang merupakan pilot project dari Provinsi Jawa Timur (Jatim). Ada 13 Kabupaten/Kota yang bersiap untuk mengubah pola pembayaran retribusi uji kir yang selama ini bersifat langsung atau tunai ke pihak Dishub.

Melalui Bantur, kata Lutfi, pemilik kendaraan yang akan melakukan uji kir nantinya langsung membayar biaya retribusi kepada pihak bank yang bekerja sama dengan Dishub Kabupaten Malang. "Jadi, nantinya retribusi uji kir langsung dibayarkan ke petugas dari bank yang stand-by di kantor UPT pengujian kir Dishub. Kami sudah tidak lagi pegang uang itu. Hanya kertas bukti pembayaran saja," urai Lutfi.

Dia  berharap di tahun ini program Bantu sudah bisa berjalan. "Harapan saya bisa berjalan secepatnya. Kami tinggal MoU. Mungkin bulan April sudah selesai MoU-nya. Jadi, kami benar-benar tidak pegang-pegang uang retribusi serta menutup celah kebocoran," imbuh mantan kepala BPBD Kabupaten Malang.

Dalam kesempatan yang sama, Tutuk Handayani -kepala Unit Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kabupaten Malang- juga menyampaikan bahwa dengan adanya Bantu akan semakin mempermudah dan membantu pihaknya. Sebab, pembayaran retribusi bisa dilakukan secara langsung kepada pihak bank yang bekerjasama dengan Dishub.

"Jadi, kami lebih fokus pada hal teknisnya dalam uji kir. Tidak lagi berurusan dengan uang. Ini juga agar pemilik kendaraan juga mengetahui secara langsung mekanisme Bantu," ujarnya yang mendampingi Lutfi.

Disinggung target PAD uji kir kendaraan, Tutuk menyampaikan sebesar Rp 3,4 miliar tahun 2019. Retribusi tersebut disumbang dari dua balai uji kir yang ada. Yakni, di Talangagung, Kepanjen yang kini memiliki dua line serta balai uji kir di Karanglo.

Kedua balai uji kir tersebut semuanya telah beroperasi dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang akan melakukan uji kir kendaraannya. "Jadi! target tersebut kita optimis bisa tercapai. Apalagi dengan adanya terobosan program BANTU ini. Ini akan semakin membuat kami fokus di teknis uji kirnya tanpa perlu lagi mengurusi uang retribusi itu," ucap Tutuk.

Dia juga menyampaikan bahwa biasanya banyak pemilik kendaraan melakukan uji kir Selasa dan Jumat. Sedangkan penuh-penuhnya permintaan uji kir biasanya saat menjelang bulan Ramadan dan hari raya.
"Kalau di Talangagung rata-ratanya kami layani 150 kendaraan setiap hari. Sedangkan di Karanglo sekitar 75 unit kendaraan. Ini bisa meningkat di hari-hari tertentu," imbuhnya.
 

End of content

No more pages to load