Kejari Kepanjen Abdul Qohar saat memberikan penguatan kepada pemerintah desa se-Kabupaten Malang dalam pengelolaan DD (foto: Nana/ MalangTIMES)

Kejari Kepanjen Abdul Qohar saat memberikan penguatan kepada pemerintah desa se-Kabupaten Malang dalam pengelolaan DD (foto: Nana/ MalangTIMES)



MALANGTIMES - Dana Desa (DD) telah semakin menggiurkan dengan nominal yang setiap tahunnya terus meningkat. Dimana, di tahun 2018 lalu rata-rata desa di Kabupaten Malang mendapatkan anggaran DD sekitar Rp 700-800 juta, kini di tahun 2019 mengalami peningkatan sekitar Rp 800-900 juta. 

Mulai mendekati dengan harapan pemerintah pusat untuk menggelontorkan DD ke setiap desa dengan nilai Rp 1 miliar sampai Rp 1,4 miliar.
Di beberapa wilayah desa yang ada di Kabupaten Malang, DD di tahun 2019 ini ada yang telah mencapai Rp 1 miliar lebih. Misalnya, di wilayah Kecamatan Bantur, Pagak, Donomulyo dan beberapa wilayah perdesaan lainnya.

Besarnya anggaran tersebut, tentunya membuat pemerintah pusat juga melibatkan lembaga dan institusi terkait. Khususnya dalam pengawasan, pendampingan sekaligus penindakan bila terjadi kasus-kasus penyelewengan DD yang secara nasional mencapai Rp 73 triliun. Salah satunya adalah melibatkan secara aktif pihak kejaksaan terkait pendampingan hukum bagi pemerintah desa.

Abdul Qohar Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen menyatakan, bahwa dengan semakin besarnya anggaran serta luasan wilayah di Kabupaten Malang, persoalan pengelolaan DD menjadi bagian fokus pihaknya.

"Pengelolaan DD menjadi bagian fokus kita. Khususnya terkait pengawalan, pengamanan dan tentunya pendampingan hukum dari pihak kita kepada pemerintah desa," ucapnya dalam acara sosialisasi penguatan pemerintah desa dalam pengelolaan DD yang dihadiri oleh camat dan kepala desa se-Kabupaten Malang.

Dalam upaya tersebut, Kejaksaan Negeri Kepanjen mendorong pihak pemerintah desa untuk melakukan MoU dalam upaya meminimalisir serta menihilkan adanya penyelewengan DD. Sehingga pihak kejaksaan tidak hanya terkesan sebagai lembaga yang melakukan tindakan represif saja.

"Jadi keberadaan kita bukan hanya berupa tindakan represif saja. Tapi turut serta mengawal DD agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan di desa," ujar Qohar.

Untuk mencapai hal tersebut, dirinya menegaskan agar pihak desa terus menerus mempedomani berbagai regulasi terkait desa. Sehingga nantinya memiliki pemahaman yang berdasarkan pada aturan-aturan yang ada dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Hal ini menjadi penting dalam menjauhkan pemerintah desa dalam persoalan hukum. "Bila regulasi dipahami maka desa tidak akan takut, ragu, was-was dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan DD yang diterimanya," ujarnya.

Pihak Kejaksaan Negeri Kepanjen juga mendorong pemerintah desa agar intensif berkoordinasi dengan pihaknya. Terutama dalam persoalan-persoalan regulasi yang dianggap tidak dipahami atau masih membingungkannya.

Secara lugas Qohar membuka pintu kejaksaan bagi pemerintah desa untuk melakukan dialog-dialog terkait persoalan hukum dalam pengelolaan DD yang setiap tahun berubah. "Kita siap memberi pendampingan, pendapat dan konsultasi hukum kepada seluruh desa di Kabupaten Malang. Tidak dipungut biaya alias gratis," tegasnya.

Seperti diketahui, DD telah berjalan 4 tahun (2015-2018). Dinamika pengelolaan DD di tingkat desa cukup berwarna selama perjalanan tersebut. Selain kisah keberhasilan pembangunan melalui DD, terselip juga persoalan-persoalan yang membuat pemerintah desa tersandung persoalan hukum. Begitu pula dengan cukup banyaknya laporan-laporan masyarakat yang masuk ke inspektorat, kepolisian sampai ke kejaksaan.

Kondisi inilah yang membuat seluruh elemen di tingkat Kabupaten Malang, saling bergandeng tangan. Sehingga berbagai persoalan tersebut tidak sampai pada ranah hukum dan bila memang terbukti adanya dugaan korupsi, maka tidak menyebar ke desa-desa lainnya.

Banyak kasus yang dilimpahkan ke aparat hukum didasarkan juga pada ketidaktahuan kepala desa atau perangkatnya dalam sisi regulasi. Sehingga yang disampaikan Kejari Kepanjen terkait mempedomani regulasi menjadi satu pintu bagi pemerintah desa untuk suksesnya pembangunan dan tidak tergelincir dalam persoalan hukum.
Kesiapan Kejaksaan Kepanjen membuka dirinya secara luas tersebut menjadi asa bagi pemerintah desa terkait regulasi. Selain tentunya, pihak kejaksaan pun tidak bertindak sendiri dalam menangani pengelolaan DD.

"Kejaksaan selalu bekerjasama dengan inspektorat. Jadi jangan takut, bila ada persoalan terkait DD. Apabila masih dugaan-dugaan tentu prosesnya dilalui melalui pendampingan terlebih dahulu. Tapi kalau terbukti, siap-siap kita panggil dan proses," pungkas Qohar.

End of content

No more pages to load