Wali Kota Malang Sutiaji (memakai topi hitam) saat berdialog dengan juru parkir ketika melakukan sidak. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)

Wali Kota Malang Sutiaji (memakai topi hitam) saat berdialog dengan juru parkir ketika melakukan sidak. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)



MALANGTIMES - Wali Kota Malang Sutiaji melakukan sidak pada beberapa titik parkir di kawasan Mall Olympic Garden (MOG) dan Malang Town Square (Matos), hari ini (11/3/2019) di jam-jam pulang kerja atau sekitar pukul 15.00 WIB. Sidak dilakukan untuk melihat langsung bagaimana potensi dari retribusi parkir yang ada di Kota Malang. 

Sidak di MOG misalnya, Sutiaji memantau langsung empat titik parkir. Mulai dari titik parkir sepeda motor di sebelah barat mall, parkiran di kawasan PKK Corner Gedung Kartini, hingga di luar Stadion Gajayana.

Sutiaji mengatakan, dari hasil uji petik di dua kawasan itu potensi retribusi parkir masih memiliki potensi lebih besar. Berdasarkan hasil sidak itu, Sutiaji menyebut dari empat titik di kawasan MOG, retribusi parkir cukup signifikan. Bahkan hingga mencapai Rp 30 juta perbulan. "Ada yang penghasilannya Rp 4 juta per bulan, ada yang Rp 2 juta per bulan dan ada yang Rp 2 juta per minggu," kata Sutiaji usai sidak. 

Menurutnya, Pemerintah Kota Malang saat ini tengah berupaya untuk memperbaiki tata kelola manajerial parkir. Sehingga, tidak lagi ada kebocoran retribusi di masa mendatang. Apalagi, Pemerintah Kota Malang sudah menjalin kerja sama dengan divisi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya menekan angka kebocoran retribusi dan meningkatkan pendapatan daerah. "Ke depan kita akan cari manajemen yang bagus tidak menelantarkan teman-teman jukir (juru parkir) dan mereka yang parkir juga nyaman," ungkapnya. 

Bukan itu saja, Pemkot Malang dalam waktu dekat juga akan melakukan survei potensi pendapatan retribusi dari parkir. Nantinya, akan diketahui secara riil potensi penghasilan sebenarnya dari sektor tersebut. "Sudah ada laporan berapa titik parkir yang masuk ke kami. Se-Kota Malang ada sekitar 800 titik," terangnya. 

Terkait wacana pengelolaan parkir yang akan ditangani oleh Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), Sutiaji menegaskan saat ini masih menunggu aturan perundangan terbaru. Nantinya, daerah akan memiliki badan untuk usaha bernama RPH dan Unit Usaha Lainnya. 
Parkir nantinya akan ditangani dalam satu unit tersendiri. Dengan begitu, maka pemerintah bisa merekrut tenaga untuk melakukan pengelolaan dan manajerial perparkiran sehingga mampu mendongkrak potensi pendapatan daerah.

"Nantinya akan ada manajer yang memiliki anak buah di unit itu dan akan kami terapkan sampling di beberapa titik. Saat ini kita masih menunggu aturan undang-undangnya," pungkasnya.

End of content

No more pages to load