Wakil Bupati Malang, M. Sanusi (tengah kenalan batik) saat berfoto bersama para Kepala Desa usai kegiatan  tasyakuran Wakil Bupati Malang dan Keluarga, Senin (11/3/2019) (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)
Wakil Bupati Malang, M. Sanusi (tengah kenalan batik) saat berfoto bersama para Kepala Desa usai kegiatan tasyakuran Wakil Bupati Malang dan Keluarga, Senin (11/3/2019) (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pulang umroh, Plt Bupati Malang M. Sanusi kumpulkan seluruh Kepala Desa se Kabupaten Malang, Senin (11/3/2019). 

Dalam kesempatan itu, Sanusi sempat curhat tentang alih fungsi Pendopo Agung yang masih ramai diperbincangkan publik sampai sekarang.

Di hadapan ratusan kepala desa, Sanusi menyebut telah difitnah akan menjual Pendopo Agung. 

Karena baru-baru ini, ramai pemberitaan tentang polemik Pendopo Agung yang akan dialihfungsikan. 

Bahkan di media sosial, rencana tersebut sudah ramai diperbincangkan warganet.

"Katanya saya mau jual pendopo itu nggak benar. Karena saya nggak pegang kuncinya, buka lawangnya (pintu; red) pendopo saya belum pernah sama sekali," katanya di hadapan ratusan kepala desa yang hadir dalam kegiatan tasyakuran Plt Bupati Malang beserta keluarga yang digelar di rumah dinas Wakil Bupati Malang, Jl. Gede Nomor 6 Malang, Senin (11/3/2019).

Masih di hadapan para kepala desa, Sanusi juga menyampaikan Pendopo Agung dan Pringgitan merupakan salah satu aset yang harus dilestarikan. 

Dia pun menyampaikan rencana alih fungsi tersebut sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2008.

Sehingga seluruh OPD yang ada di kawasan Pendopo Agung dipindahkan ke Kepanjen.

"Dalam PP tersebut jelas dikatakan jika Ibu Kota Kabupaten Malang itu Kepanjen. 
Supaya ada kesamaan layanan semua dinas, yang sudah ada tempat di Kepanjen supaya pindah. Biar sama nanti dan nggak ribet lari ke kota, semua terpusat di Kepanjen. Itu amanat PP Nomor 8 tahun 2008 dan itu bukan maunya Sanusi. Kalau jual Pendopo nanti saya kualat," imbuhnya.

Bukan hanya itu, Sanusi juga menyampaikan jika belum lama ini ia dikritisi media massa terkait perencanaan pembangunan. 

Lantaran pembangunan yang dia lakukan dinilai melangkah tanpa ada perencanaan.

"Kalau begitu saya ya bodoh, yang memberitakan semakin bodoh lagi. Karena yang menyangkut anggaran itu masuk pidana. Tanpa perencanaan itu bohong," paparnya lagi.

Dia juga berpesan agar setiap kepala desa melakukan pembangunan sesuai dengan perencanaan. 

Dalam waktu dekat juga akan ada kerjasama dengan Kejaksaan Negeri untuk melakukan pendampingan dalam proses pembangunan.

"Kajari akan mendampingi kepala desa agar tidak salah langkah. Karena kepala desa tak semua mengerti dan memahami aturan yang berlaku. Dengan demikian, tahun mendatang tidak ada lagi kepala desa yang berurusan dengan  polisi," imbuhnya.