Ketua Tim Statuta UM Imam Agus Basuki (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

Ketua Tim Statuta UM Imam Agus Basuki (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Universitas Negeri Malang (UM) menjadi salah satu dari 6 kampus yang statuta-nya digugat oleh Koalisi Nasional Peduli Pendidikan (KNPP) ke Mahkamah Agung (MA). 5 kampus yang lain di antaranya Universitas Sriwijaya, Politeknik Banjarmasin, Politeknik Samarinda, Politeknik Medan, dan Politeknik Ambon.

KNNP menilai statuta enam kampus negeri tersebut cacat hukum formil, dan diminta dicabut. Gugatan KNPP tersebut didasarkan pada Pasal 34 huruf b dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang merupakan peraturan yang menjadi dasar pembentukan statuta perguruan tinggi.

Atas dasar kedua pasal tersebut, KNPP menyebut statuta enam perguruan tinggi di atas tidak ditetapkan dalam kurun waktu yang telah disebutkan, dimana peraturan pemerintah a quo diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014.

Dampak cacat hukum statuta, yaitu seluruh tindakan kampus berpotensi melanggar hukum. Dari penetapan uang SPP, organisasi kampus hingga keabsahan tindakan kampus.

"Statuta itu ibaratnya AD/ART, apabila AD/ART nya melanggar hukum, maka semua tindakan kampus kepastian hukumnya bagaimana. Oleh sebab itu, KNPP meminta MA mencabut status kampus tersebut," ungkap Hemi Lavour Febrinandez, narahubung KNPP, dilansir dari detikcom.

Menganggapi hal ini, Ketua Tim Statuta UM Dr. H. Imam Agus Basuki, M.Pd, menyatakan bahwa UM belum mengambil langkah. Sebab hal itu merupakan kewenangan Kemenristekdikti, Kemenkumham, dan MA.

"Yang digugat itu Peraturan Menteri, dalam hal ini Kemenristekdikti yang di dalamnya ada UM dan lima PTN lainnya di beberapa daerah. Kami masih menunggu proses bergulir dan langkah dari Kemenristekdikti," jelas Agus, yang juga menjabat Ketua Standar Pelayanan Mutu (SPM) UM saat ditemui di acara UM di Ijen Suite Hotel Malang, Jumat (8/3).

Dijelaskan Agus, UM selanjutnya akan mengikuti langkah dari Kemenristekdikti. "Gugatan ini kan sifatnya hanya minta untuk dibatalkan. Hanya itu saja," imbuhnya.

Nah, yang dipermasalahkan, statuta enam PTN tersebut dibuat melebihi waktu PP nomor 4/2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Disebutkan bahwa pembentukan statuta perguruan tinggi pasal 34 huruf b harus dilaksanakan paling lama dua tahun sejak PP.

Sementara statuta UM diajukan 2017 dan diundangkan pada 2018. Bukan dibuat pada 2016. “Sebenarnya permendikti yang sama tak hanya untuk enam PTN. Tapi ada 14 PTN yang permennya sudah diundangkan,” paparnya.

Jadi ia tidak tahu mengapa yang digugat hanya enam permendikti di MA. Ia pun mengatakan, pada 13 Maret nanti di Kemenristekdikti bakal mengadakan pertemuan yang membahas implementasi statuta. Namun tidak ada kaitan dengan gugatan tersebut. “Lebih pada implementasinya ke perguruan tinggi. Bagaimana cara membuat statuta,” tegasnya.

Dia pun berharap pada pertemuan tersebut, ada sinkronisasi dari Kementrian Hukum dan HAM dengan Kemenristekdikti. "Kalau ada hal yang dipermasalahan dan masalahnya di mana, bisa diperbaiki. Kalau sampai dicabut permendikti-nya, nanti akan menimbulkan masalah baru," tandasnya.

End of content

No more pages to load