Wali Kota Malang Sutiaji saat membuka salah satu agenda Pemkot Malang. (Foto: Dokumen MalangTIMES)

Wali Kota Malang Sutiaji saat membuka salah satu agenda Pemkot Malang. (Foto: Dokumen MalangTIMES)



Lepas Pendopo, Apa Untungnya Bagi Sanusi?  10

MALANGTIMES - Rencana alih fungsi Pendopo Agung Pringgitan yang berada di Jalan Agus Salim, Kota Malang menimbulkan reaksi banyak pihak. Wali Kota Malang Sutiaji pun angkat bicara terkait bangunan bersejarah yang berlokasi di timur Alun-Alun Kota Malang itu. Pasalnya, bangunan yang didirikan sejak tahun 1800-an itu merupakan bangunan cagar budaya dan harus dilindungi. 

Wali Kota Malang Sutiaji tidak menampik bahwa bangunan tersebut secara hukum merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Namun, karena lokasinya di wilayah Kota Malang, maka pihaknya juga memiliki kewenangan melindungi cagar budaya tersebut. "Nanti yang mengusulkan (status) cagar budayanya (pemerintah) kota," tegas Sutiaji.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pendopo Agung Pringgitan hingga saat ini masih belum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Sutiaji mengungkapkan, pengusulan itu tetap bisa dilakukan meskipun pendopo tersebut adalah aset Pemkab Malang. "Dia (pendopo) berada di wilayah mana, yang menentukan kan kota," ujarnya. 

Rencananya, bentuk perlindungan yang akan diberikan berupa penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali) atas pendopo yang juga selama ini difungsikan sebagai gedung pemerintahan sekaligus rumah dinas bupati itu. "Insha Allah (pakai Perwali) kita akan tinjau, nanti teman-teman Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang akan menentukan yang tahu seluruh regulasinya. Nilai kesejarahan harus tetap dijaga. Kan sudah ada di area-area masuk cagar budaya," tuturnya.

Selain itu, perlindungan itu juga bisa dikuatkan dalam peraturan daerah (Perda) rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Malang. "Bisa nyambung sebenarnya di RTRW. Kemarin itu pendopo belum termasuk yang dikasih sertifikat. Saya kira sudah tahu kalau pendopo itu memang heritage," terang Pak Aji, sapaan akrabnya.

"Nanti akan kami tentukan, ketika heritage itu kan boleh dilakukan alih fungsi tetapi cagar budaya tetap menempel di situ. Seperti (pendopo) kabupaten itu kan sudah nggak dipake, tapi tetap itu cagar budaya. Tidak bisa dialihkan misalnya dibuat hotel. Tidak bisa tiba-tiba ada bangunan menjulang tinggi, ya bangunan (yang sudah berdiri) itu yang digunakan itu saja," urainya.

Kepala Disbudpar Kota Malang Ida Ayu Made Wahyuni menambahkan, tahun 2019 ini sebetulnya Pendopo Agung Pringgitan masuk dalam pendaftaran TACB untuk penetapan cagar budaya. "Yang sudah (ditetapkan sebagai cagar budaya) kan 32 bangunan (pada 2018 lalu) yang sekarang ini sekitar 35-an lah kami usulkan, termasuk pendopo," ujarnya. 

Rencananya, penetapan itu akan dilakukan setelah perubahan anggaran keuangan (PAK) pada tengah tahun 2019 mendatang. "Melalui PAK dan pendopo itu kalau dilihat dari usia bangunan kan lebih dari 50 tahun. Artinya patut diduga sebagai bangunan cagar budaya," urai Dayu, sapaan akrabnya. 

"Kalau memang ada investor mau memfungsikan tempat itu boleh, tapi kalau membangun kembali itu yang harus hati-hati. Karena sudah jelas diatur di undang-undang, tidak boleh mengubah konstruksi sesuai Undang-Undang 11/2010 tentang cagar budaya," tegasnya. Seperti diketahui, Plt Bupati Malang Sanusi tampaknya berhasrat mengalihfungsikan lahan dan bangunan Pendopo Agung Pringgitan. 

Terkesan tergesa-gesa, hingga saat ini belum ada perencanaan anggaran maupun hal teknis lainnya. Namun, Sanusi menargetkan pendopo akan disulap menjadi hotel, homestay, museum, serta pusat perbelanjaan di akhir 2019 hingga 2020. 

End of content

No more pages to load