Indeks kerawanan Pemilu 2019. (Ist)

Indeks kerawanan Pemilu 2019. (Ist)



MALANGTIMES - Kabupaten Malang tidak termasuk dalam zona merah Pemilu 2019. Walau dalam skala provinsi, Bawaslu menempatkan Jawa Timur (Jatim) di peringkat 16 terkait indeks kerawanan pemilu (IKP) 2019 dengan skor 49,17.

IKP 2019 diukur berdasarkan 4 indikator. Yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi. Dari 4 indikator tersebut, Bawaslu  membuat tiga ukuran skoring IPK 2019, yakni 0-33 untuk kerawanan rendah, 33,01-66 untuk kerawanan sedang dan 66,01-100 untuk kerawanan tinggi.

Tapi, walau tidak masuk dalam skoring rawan tinggi, Kabupaten Malang tetap harus mewaspadai masa-masa menjelang akhir pemilu. Yakni di masa kampanye yang mendekati hari pencoblosan.

Hal ini disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Brawijaya (UB) Malang Wawan Sobari. Dia mengatakan bahwa potensi kerawanan bisa terjadi saat mendekati Pemilu 2019 nanti. Misalnya pada waktu masa kampanye atau saat pemungutan suara.

"Tetap harus waspada di momen dan waktu itu. Karena itu persiapan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu 2019 ini sangat penting. Jangan sampai lengah karena wilayahnya tidak masuk zona merah atau rawan tinggi," ucap Sobari.

Pernyataan Sobari tersebut didasarkan juga dengan adanya berbagai temuan dari elemen masyarakat. Khususnya dari akademisi yang menilai, praktik kampanye terselubung di Kabupaten Malang masih banyak terjadi dan ditemukan. Misalnya, melalui berbagai forum diskusi ilmiah atau keagamaan yang mulai ramai diberbagai lembaga, institusi sampai di ruang-ruang perguruan tinggi.

"Secara definitif memang tidak kampanye. Namun ketika rinalar isinya tentang kampanye. Dengan format tersebut Bawaslu kesulitan menjangkaunya," ujar Wahyudi Winarjo, dosen Sosiologi Politik FISIP UMM yang juga menyampaikan masukan terkait masih kurangnya Bawaslu melibatkan peran masyarakat dalam Pemilu 2019.

Bertolak dari hal tersebut, Sobari memberikan peringatan dini kepada Bawaslu agar tetap menguatkan pengawasan dan tidak lengah karena wilayahnya bukan termasuk rawan pemilu tinggi. "Walau sampai saat ini kinerja Bawaslu tergolong baik dengan berbagai pengawasan dan penindakan pelanggaran. Tapi sekali lagi jangan sampai lengah. Jadikan berbagai masukan dari pihak luar sebagai penambah kinerja" ucapnya.

Dalam kesempatan berbeda, persiapan menjelang pemilu 2019 ditingkat KPU Kabupaten Malang terus dikebut. Dari sortir kertas suara sampai pelipatannya yang ditarget selesai dalam waktu 30 hari ke depan. Ratusan orang sudah terlihat melakukan aktifitas tersebut di gudang KPU di Karangpandan, Pakisaji, sejak kemarin.

Persiapan KPU Kabupaten Malang tersebut dikarenakan banyaknya surat suara di Kabupaten Malang, yakni setiap jenis surat suara yang berjumlah 5 sekitar 2 juta lembar. Sehingga persiapan tersebut dikebut untuk mencapai target waktu yang telah ditetapkan.

Santoko, ketua KPU Kabupaten Malang, mengatakan, sampai saat ini surat suara yang dilakukan sortir dan pelipatan baru empat surat suara. "Masih empat surat suara dari 5. Dimana kita memang bekerja keras agar ini bisa selesai sesuai target. Setiap ada yang selesai di satu kecamatan, kita langsung distribusikab ke PPK Kecamatan," ujarnya yang juga menyampaikan setiap satu hari surat suara yang disortir dan dilipat diharapkan bisa sampai 500 ribu lembar.

Disinggung mengenai ada tidaknya kerusakan surat suara, Santoko menjawab, memang ditemukan beberapa surat suara rusak dari Pujon. "Sampai saat ini masih itu, dengan jumlah 18 lembar surat suara. 8 untuk DPD dan 10 untuk DPR RI," ujarnya.

Di dalam pengamanan pelaksanaan Pemilu 2019, pihak Polres Malang juga telah melakukan berbagai persiapan. Melalui Kabag Ops Polres Malang Kompol Sunardi Riyono, persiapan untuk menjaga pemilu 2019 berjalan lancar, tertib dan aman, telah dikerahkan 500 personel dan tambahan 264 personell dari jajaran polsek.

"Persiapan pengamanan sudah dibentuk untuk itu. Kita juga menggandeng TNI AD, KPU, Bawaslu, dan elemen masyarakat untuk saling sinergis dan tidak mengedepankan ego sektoral," ucap Sunardi.

 

End of content

No more pages to load