MALANGTIMES - Sejak awal tahun, Aparat Sipil Negara (ASN) sudah mendapatkan kabar gembira. 

Gaji dinaikkan plus adanya tunjangan kinerja (tukin) yang juga terbilang lumayan. 

Artinya, pendapatan ASN di depan mata akan semakin tinggi dibandingkan tahun-tahun lalu.

Banyak ASN yang terhanyut dengan kabar menggembirakan tersebut. 

Sebagian besar karena gembiranya, terkadang abai bahwa kenaikan gaji dan tukin didasarkan pada kinerjanya setiap bulan.

Penilaian kinerja di tingkat daerah akan dilakukan Aparat Pengawas Internal (Apin) yang tentu juga ada penilaian publik. 

Sedangkan secara nasional dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB), bersama aparat internal dan pengawas eksternal yaitu Ombudsman. Plus pengawas independen yang terdiri dari 18 perguruan tinggi yang dilibatkan dalam penilaian kinerja ASN.

Informasi tersebut yang kerap tenggelam dalam riuhnya kegembiraan ASN dalam persoalan gaji dan tunjangan. 

Seperti disampaikan oleh salah ASN Kabupaten Malang berinisial AK melalui telepon. 

"Loh iya tah itu? Saya pikir tidak ada syarat-syarat lain untuk kenaikan gaji. Kalau tukin ya wajar kalau ada penilaian seperti itu," ucapnya kepada MalangTIMES, Kamis (07/03/2019).

Nilai gaji dan tunjangan yang didasarkan pada kinerja, diperkuat dengan pernyataan Menteri PAN RB yang menyampaikan, ASN dinilai berdasarkan kinerja. 

"Jadi kalau kinerjanya bagus, salary dan tunjangan akan disesuaikan. Ada evaluasi per bulan, menyangkut masalah jabatan dan tukin. Jadi ada timbal balik, tidak memukul rata, tidak. Disesuaikan dengan kondisi kinerja dia," ucap Syafruddin.

Dirinya juga menegaskan, peningkatan kesejahteraan ASN berbanding lurus dengan kualitas yang dimiliki. 

"Jadi kalau di suatu unit kerja kinerjanya bagus, ada pendapatan yang ditingkatkan. Kalau dia turun, diturunkan juga pendapatannya," imbuhnya.

Walau belum berjalan secara sempurna dan menyeluruh pola penghasilan ASN dengan basis kinerja, tapi Syafruddin mengatakan, arahnya sudah menuju ke sana.

Skema gaji ASN tersebut, dari berbagai lansiran masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat. Baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah. 

RWalau di dalam masyarakat sendiri kerap terjadi pro dan kontra atas kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan ASN. 

Dimana menurut data Kemen PAN RB tingkat kesejahteraan ASN semakin meningkat dibanding tahun-tahun lalu, berbagai suara masyarakat masih mempertanyakan kinerja para pengabdi masyarakat ini.

"Gaji naik terus maka pelayanannya kepada kami wajib diperbaiki terus menerus. Kita tidak pernah tahu bagaimana sih penilaian kerjanya. Apa pernah ada itu nilainya diumumkan ke masyarakat? Saya enggak pernah tahu ada itu," ucap Abdullah (32) warga Kepanjen yang kerap terjun diberbagai kegiatan sosial ini.

 Senada juga dengan yang disampaikan Rahmat yang mengatakan, masyarakat membutuhkan aksi-aksi nyata yang hasilnya bisa dirasakan langsung.

"Jadi harapan kita pada ASN bekerja yang tidak hanya karena rutinitas atau seremonial saja. Di sini banyak ASN potensial tapi karena posisinya tidak terlihat. Jadi kalau memang gaji, tunjangan itu nilainya kinerja, ya harapan kita umumkan ke masyarakat juga. Biar kita tahu juga prestasi, kinerja ASN yang banyak sekali itu. Atau skema per dinas gitu diumumkan," urainya.

Bagaimana sebenarnya kinerja ASN secara umum di Indonesia saat kinerja di tingkat daerah, misalnya, juga tidak bisa diakses secara luas dan terkesan jadi konsumsi segelintir pihak saja.

Menteri PAN RB menyampaikan kinerja ASN Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN, setiap tahun semakin bagus. 

Reward dan punisment diberlakukan dengan dasar berbagai penilaian. 

Dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), zona integritas sampai penilaian publik. 'Jadi semua penilaian-penilaian itu berorientasi kepada penilaian kinerja sekaligus penghasilan. 

Sudah mengarah ke obyektivitas. Tapi diakui, belum begitu sempurna dan menyeluruh. Tapi arahnya sudah menuju ke sana," ucap Syafruddin.