Ilustrasi E-ktp

Ilustrasi E-ktp



MALANGTIMES - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang siap berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat. 

Terutama terkait data nama-nama warga negara asing (WNA) yang telah mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. 

Total dari 69 WNA yang tercatat oleh Dispendukcapil Kota Malang, 62 di antaranya telah memiliki e-KTP. 

"Kalau WNA jumlahnya 69 orang, 25 perempuan dan 44 laki-laki, tapi yang punya e-KTP 62 orang," ujar Kasi Identitas Penduduk Dispendukcapil Kota Malang Made Neny Tjandra Dewi.

Neny menguraikan, WNA bisa memiliki e-KTP karena untuk keperluan pencatatan biodata penduduk. 

"Karena pencatatan penduduk ini dilakukan pada WNI dan WNA. Jadi, orang asing pun harus mempunyai KTP dengan syarat yang bersangkutan harus mempunyai izin tinggal tetap atau ITAP," tuturnya. 

Selain itu, masa berlaku e-KTP bagi WNA dan WNI pun berbeda. Jika untuk WNI, KTP bisa digunakan seumur hidup. 

Namun, untuk WNA hanya berlaku sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. 

"Masa berlakunya tidak seumur hidup tapi sesuai dengan ITAP, ITAP-nya itu per lima tahun," sebutnya.

Meski memiliki e-KTP, tetapi Dispendukcapil Kota Malang menegaskan bahwa WNA tetap tidak bisa masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). 

Aturan itu berdasarkan dengan Undang-Undang No 7/201. 

"Kalau menurut undang-undang, yang masuk DPT itu hanya WNI yang berusia 17 tahun. Kalau mengikuti aturan itu ya (WNA) tidak bisa ikut pemilu," tegasnya. 

Hingga saat ini, Bawaslu Kota Malang sendiri belum melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa WNA-WNA itu tidak masuk DPT. 

"Kami sudah serahkan datanya, tinggal dicocokkan saja," pungkasnya. 

End of content

No more pages to load