Wahyu Hidayat, kepala DPKPCK Kabupaten Malang, yang menggandeng TP4D dalam berbagai proyek di bawah leading sector-nya selama ini. (Nana)

Wahyu Hidayat, kepala DPKPCK Kabupaten Malang, yang menggandeng TP4D dalam berbagai proyek di bawah leading sector-nya selama ini. (Nana)



MALANGTIMES - Sejak Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 014/A/JA/11 Tahun 2016 mengenai mekanisme kerja teknis dan administrasi tim pengawal serta pengawasan pembangunan diberlakukan. Kejaksaan menjadi rebutan organisasi perangkat daerah (OPD) saat akan melakukan pelaksanaan pembangunan.

Peran kejaksaan melalui aturan tersebut membuatnya menjadi bagian dalam berbagai pelaksanaan pembangunan, yakni sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah  (TP4D), dengan tugas yang terbilang cukup luas dalam ikut serta mengawasi dan mengawal berbagai proyek strategis di tingkat daerah.

Secara berseloroh, Kepala Kejari Kabupaten Malang Abdul Qohar menyatakan, dengan tugasnya tersebut, derajat kejaksaan menjadi turun. "Karena kita jadi pengawal pemerintah daerah dalam pembangunan. Jadi, turun derajat kita ini," ujarnya lalu tertawa dan disambut tawa peserta lainnya dalam sebuah acara MoU dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu.

Tugas TP4D berupa mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.  Juga memberikan penerangan hukum di lingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara. Selain itu, pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.

Menurut beberapa Kepala OPD Kabupaten Malang sangatlah membantu. Sebut saja berbagai proyek strategis di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) yang menggandeng TP4D. "Tentunya sangat membantu kamk. Sehingga kami bisa fokus dalam melaksanakan pembangunan dengan dampingan TP4D. Tanpa ada rasa takut bila ada kesalahan  atau suara-suara yang mencari-cari kesalahan. Selain sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kami juga kepada masyarakat," urai Wahyu Hidayat, kepala DPKPCK Kabupaten Malang.

Rasa aman OPD, khususnya yang memiliki tugas melaksanakan pembangunan dengan anggaran puluhan miliar, didasarkan pada tugas TP4D itu sendiri. Selain juga tugasnya dalam melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

"Jadi, setiap tahapan pelaksanaan kita bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan," ujar Wahyu.

Seperti diketahui di tahun 2018, peran TP4D cukup banyak dilirik OPD yang akan melaksanakan pembangunan. Selain DPKPCK, terdapat juga Dinas PU Bina Marga, Kemenag Kabupaten Malang serta beberapa OPD lainnya.
Tercatat di tahun tersebut ada sekitar 5 proyek yang dilaksanakan OPD Kabupaten Malang yang melibatkan TP4D. Salah satunya adalah pembangunan jembatan baja Srigonco, Bantur.

Heri Pranoto, kasi intel Kejari Malang, mengatakan, tujuan TP4D yang paling utama adalah agar pembangunan tepat mutu, tepat sasaran dan tepat jumlahnya. "Jadi, upaya-upaya preventif, persuasif yang pertama dijalankan dalam hal ini. Walaupun ada tugas TP4D yang juga bersifat penegakan represif," ujar Heri.

Tugas penegakan hukum represif tersebut dilakukan ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Untuk mendapatkan pengawalan oleh TP4D, instansi apa pun bisa mengajukannya ke pihak Kejari Malang. Walaupun, menurut Heri, tidak semua proyek bisa diawasi oleh TP4D. "Tidak semua proyek. Proyek strategis nasional serta yang sangat dibutuhkan masyarakat yang bisa dikawal kita," ujarnya.

Pernyataan Heri tersebut menegaskan bahwa TP4D tidak bisa meluluskan harapan instansi atau OPD yang mengajukan permohonan pengawalan secara keseluruhan. Untuk proses pengajuan TP4D harus melalui beberapa syarat. Pertama, ada permohonan yang dilanjutkan dengan pemaparan dari proyek yang akan dilaksanakan. Kedua, terkait pendampingan dan pengawalan apa saja yang dimohonkan dari instansi dan OPD kepada TP4D. "Setelah itu semua baru kita kaji. Kalau memang layak kita terima permohonan tersebut," ucap Heri.

Keberadaan TP4D cukup membantu instansi dan OPD dalam melaksanakan pembangunan. Karena, dengan keberadaanya bisa meminimalisir berbagai kesalahan yang bisa terjadi di tataran pelaksanaan. "Selain juga sebagai penangkal isu-isu yang kerap datang juga terkait pembangunan tersebut," pungkas Wahyu. 

End of content

No more pages to load