Ilustrasi lelang (Ist)
Ilustrasi lelang (Ist)

MALANGTIMES - Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Malang disorot Malang Corruption Watch (MCW) dan dinilai tidak efektif.  MCW bahkan menganggap LPSE masih bisa dimanipulasi dan diatur siapa pemenang lelangnya.

Pernyatan yang disampaikan  Eki Maulana dari Divisi Monitoring dan Peradilan MCW itu didasarkan pada kasus hukum yang berawal dari adanya persoalan tersebut. Salah satu yang terhangat adalah kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Rendra Kresna (RK), bupati Malang non-aktif. 

Sumbernya, lanjut Eki, dimulai dari adanya pengaturan pelaksanaan lelang proyek di LPSE. Dugaannya, ada aktor lain yang mengatur pelaksanaan lelang proyek yang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RK waktu itu.
"Ini terlihat dalam perkara ini. Di mana LPSE masih bisa dimanipulasi dan diatur siapa pemenang lelangnya," kata Eki kepada MalangTIMES, Selasa (05/03/2019) malam.

Eki melanjutkan, celah yang membuat LPSE seperti itu terlihat di syarat spesifikasi dan teknis yang digunakan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan barang-barang milik kontraktor yang akan dimenangkan. "Kemudian kontraktor yang menang itu menggunakan bendera perusahaan lain sebagai peserta lelang agar tidak dicurigai," urainya.

Selain celah itu, lanjut Eki, pada saat lelang dimulai, seolah-olah ada peretasan (hack) yang menyebabkan web di LPSE error. "Sehingga peserta-peserta lelang yang lain tidak bisa memasukkan berkasnya," imbuhnya. 

Dua celah di LPSE Kabupaten Malang yang disampaikan MCW tersebut kembali berujung-pangkal pada individu-individu yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Para pegawai LPSE, misalnya ahli IT dari pemerintahan, tidak berkutik saat individu dalam lingkaran itu memberikan instruksi terkait hal tersebut.

Saat disinggung rutinnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit di Kabupaten Malang tapi ternyata -menurut data MCW- dugaan-dugaan korupsi terus terjadi, Eki menjelaskan, karena audit yang dilakukan BPK itu sampling. "Tidak semua pengadaan diaudit, kecuali ada permintaan dari penegak hukum untuk menemukan kerugian negara," ujarnya.

Sayangnya, aparat penegak hukum, baik kepolisian dan kejaksaan, dinilai MCW belum maksimal dalam kasus-kasus korupsi di Kabupaten Malang. Khususnya dalam persoalan terkait pengadaan barang dan jasa di LPSE.
"Penindakan dalam kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Malang belum ada. Padahal dalam perkara suap dan gratifikasi tersebut, terlihat LPSE masih bisa dimanipulasi dan diatur," ujar dia.

Eki menegaskan, MCW mendesak Pemkab Malang untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa demi perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik. MCW juga terus akan mendorong penegak hukum untuk menelusuri praktik-praktik korupsi di Kabupaten Malang. "Saya kira banyak kontraktor yang mengeluh terkait suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Malang," imbuhnya.

Pernyataan tersebut pernah disampaikan juga oleh salah satu rekanan berinisal SG dari Pakisaji yang mengatakan, pelelangan memang terkesan adanya pengondisian. "Hanya beberapa rekanan yang dapat bagian. Ini sudah terlihat adanya pengondisian dari tahap pengumuman dan penjadwalan," ucap SG yang kewalahan untuk mempersiapkan berbagai dokumen dengan adanya pengumuman dilakukan secara bersamaan dan jadwal yang sama pula.
"Ini tidak salah,  tapi membuat kami kewalahan untuk mempersiapkankan dokumen lelang. Tidak cukup  waktunya," imbuhnya.