Salah satu ODGJ di Kabupaten Malang (dok MalangTIMES)
Salah satu ODGJ di Kabupaten Malang (dok MalangTIMES)

MALANGTIMES - DPRD Kabupaten Malang melontarkan kritik kepada Pemerintah Kabupaten (pemkab) Malang sampai pusat atas berbagai program bantuan yang sifatnya hanya fisik saja. Baik bantuan perumahan, bedah rumah, sembako sampai pada berbagai hal lainnya yang berwujud fisik.

Kritik tersebut dilontarkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang Kusmantoro Widodo yang melihat berbagai bantuan pemerintah tersebut selama ini. Dimana politisi dari Partai Golkar ini menegaskan, agar Pemkab Malang saatnya juga memperhatikan warganyanya yang mengalami gangguan jiwa. Atau lebih dikenal dengan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

"Jadi bantuan itu tidak melulu fisik saja. Seperti bantuan bedah rumah dan lainnya. Warga yang ODGJ juga butuh perhatian dan bantuan pemerintah," kata Kusmantoro yang juga berharap bantuan-bantuan kepada masyarakat perlu adanya data valid yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) telah mencanangkan bebas ODGJ pasung di tahun 2019 di seluruh Kabupaten dan Kota. Pencanangan bebas ODGJ pasung, penambahan frasa pasung, dikarenakan banyak penderita yang oleh pihak keluarga dirantai, dikurung atau dikucilkan. Dikarenakan tingginya angka tersebut di Jatim.

Bahkan, di Kabupaten Malang, awal tahun 2018 lalu, masih tercatat sekitar 144 ODGJ dipasung. 24 di antaranya sudah dibebaskan oleh keluarganya. 

Sementara 74 lainnya menjalani perawatan di RSJ Lawang dan 40 orang masih dalam kondisi dipasung. Sedangkan 6 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dinyatakan meninggal dunia. Lepas dari perlakuan pihak keluarga yang melakukan pemasungan tersebut, ODGJ merupakan bagian paras Kabupaten Malang. 

Hal inilah yang membuat Kusmantoro melontarkan kritiknya atas skema bantuan-bantuan pemkab Malang sampai pusat yang jor-joran berbentuk fisik setiap tahunnya. "Warga dengan gangguan jiwa pun perlu diperhatikan lebih. Mereka membutuhkan fasilitas rehabilitasi dari pemerintah. Tidak hanya fisik dan fisik bangunan atau sembako saja yang dikasihkan," tegasnya.

Reaksi DPRD Kabupaten Malang atas persoalan tersebut dipicu kembali dengan adanya kasus ODGJ di wilayah Singosari. Tepatnya di Desa Klampok yang ditemukan adanya 4 ODGJ yang dibiarkan begitu saja. Sampai akhirnya diketahui dan dibawa ke RSJ Lawang untuk dilakukan perawatan.

Padahal, sesuai pencanangan bebas ODGJ di Jatim, tahun 2019 adalah waktu dimana seluruh wilayah yang ada sudah tidak ada lagi warganya mengalami gangguan jiwa atau keterbelakangan mental.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Persoalan ODGJ memang dilematis. Dari sisi jumlah penderita pun sangat beragam dari berbagai lembaga pemerintah, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, maupun dengan data dari pusat layanan kesehatan lainnya. 

Contoh kecil adalah jumlah ODGJ tahun 2018 yang menyebutkan angka 99 orang, 114 orang dan lainnya. Pun dari tingkat lapangan yang disampaikan beberapa aktivis peduli sosial.

"Sama dengan kasus narkoba, misalnya, seperti gunung es. Kelihatan di atasnya saja, padahal di bawahnya masih banyak sekali," ucap salah satu aktivis sosial yang tidak diperkenankan disebut namanya tersebut.

Kondisi ODGJ yang tidak terlalu mendapat perhatian pemerintah tersebut, menjadi kontraproduktif dengan yang digembar-gemborkan Wakil Bupati (Wabup) Malang Sanusi. Dirinya kerap menyampaikan, bahwa untuk persoalan kesehatan masyarakat Kabupaten Malang, berapapun anggarannya akan disiapkan. 

"Mungkin konsep kesehatannya beliau itu fisik saja, mas. Kalau ODGJ mungkin tidak termasuk dan diserahkan ke masyarakat saja," ujar aktivis sosial sambil terkekeh.