Ilustrasi Plt Bupati Malang Sanusi Ngebet Lepas Pendopo Agung

Ilustrasi Plt Bupati Malang Sanusi Ngebet Lepas Pendopo Agung


Pewarta

Dede Nana

Editor

Heryanto


Lepas Pendopo, Apa Untungnya bagi Sanusi?  2

MALANGTIMES - Pengosongan Aparat Sipil Negara (ASN) yang berkantor di area Pendopo Agung Pringgitan Kabupaten Malang, benar-benar dipercepat prosesnya. 

Bahkan, rencana kepindahan seluruh ASN, baik Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Satpol PP, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, BPKAD dan lainnya ditarget selesai sekitar bulan Mei 2019 atau sebelum memasuki bulan Ramadan.

Sampai berita ini ditulis, proses jebol kantor memang terus diintensifkan di bawah arahan Plt  Bupati Malang HM Sanusi. Ini terlihat dari kepindahan pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dulu bermarkas di lantai atas, kini sudah menempati gedung bawah. 

"Sudah pindah, untuk lantai atas akan diisi OPD lain," kata Tomie Herawanto Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Kamis (28/02/2019).

Keseriusan Plt Bupati Malang HM Sanusi terlihat begitu nyata dalam proses revitalisasi atau alih fungsi lahan Pendopo Agung Kabupaten Malang menjadi seperti Ambarukmo Jogja. 

Kawasan tersebut akan disulap menjadi hotel, plaza dan sedikit kenangan atas sejarah bangunan cagar budaya tersebut. 

Yang tersisa rencananya adalah area Balekambang, Gadri, sampai Pendopo yang berada di kompleks keraton yang diapit oleh hotel dan mal. 

Selain secara bertahap dilakukan boyongan pegawai ASN, Sanusi pun bersiap untuk melakukan studi banding ke Ambarukmo Jogja.

"Rencananya memang akan ada studi banding ke sana. Tapi masih menunggu Pak Sanusi pulang Umroh," ujar Tomie kepada MalangTIMES.

Ngebetnya Sanusi melakukan revitalisasi atau alih fungsi tersebut mengundang reaksi masyarakat. Bahkan, di pemerintahan daerah pun lahir berbagai pertanyaan terkait rencana tersebut.

Apa motif dari ngebetnya Sanusi melakukan hal tersebut. Benarkah seperti yang kerap disampaikannya, perubahan tersebut dalam rangka koordinasi seluruh lini pemerintahan agar bisa berjalan maksimal.

"Agar koordinasi bisa lebih baik dan cepat dibandingkan sebagian masih di wilayah kota dan lainnya di Kepanjen Kabupaten Malang," ujarnya.

Atau adakah motif lain di luar berbagai kepentingan pemerintahan seperti yang dikhawatirkan Malang Corruption Watch (MCW). Rencana besar ini menurut MCW akan rawan permainan bawah meja antara pengambil kebijakan dalam hal ini Sanusi sebagai Plt Bupati Malang dengan pihak ketiga dari unsur pengusaha.

"Setelah Pak Rendra tidak menjabat aktif di kabupaten Malang banyak persoalan penting  dan menunggu dituntaskan. Misalnya, masalah kesehatan atau pendidikan. Kok malah ada rencana mengubah pendopo jadi hotel, museum dan lainnya. Rasanya kontraproduktif jadinya," kata Ali Mustofa pemerhati masalah sosial kemasyarakatan di wilayah Kepanjen.

Di pihak pemerintah daerah Kabupaten Malang sendiri, banyak geleng-geleng kepala atas rencana tersebut. Rata-rata para pejabat teras Kabupaten Malang yang tidak berkenan disebut namanya menyatakan ketidaksepahamannya dengan rencana tersebut.

"Apa fungsinya bila itu dilaksanakan. Manfaat bagi masyarakat apa saat mereka membutuhkan hal yang pasti. Seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan. Kalau dari PAD (pendapatan asli daerah) seberapa banyak bisa dihasilkan," ucapnya yang mengaku sangat heran dengan rencana tersebut.

Belum lagi, lanjutnya, bagaimana menjaga sejarah yang ada di dalamnya di antara kepentingan komersial yang diwujudkan dalam bentuk hotel, homestay, mal dan lainnya yang tentunya akan terus tumbuh.

Plt Bupati Malang Sanusi Ngebet Lepas Pendopo Agung, Pejabat Internal Pemkab pun Bertanya-tanya

"Jangan sampai niatan baik untuk menjaga sejarah dan budaya Malang hanya jadi tempelan saja. Ini tentunya disayangkan kalau terjadi," imbuhnya.

Senada dengan yang disampaikan beberapa pejabat tersebut, banyak juga yang mempertanyakan apa motif ngebetnya Sanusi dengan rencana menjadikan Pendopo Agung menjadi seperti Ambarukmo Jogja.

Sebuah langkah revitalisasi ataukah benar-benar hanya alih fungsi lahan untuk kepentingan ekonomi yang berkelindan di dalamnya?. Siapakah sebenarnya yang akan diuntungkan dengan adanya rencana tersebut?.

Menengok harapan besar Sanusi untuk menjadikan pendopo agung seperti Ambarukmo Jogja tentu perlu juga melihat sisi lain dari berbagai elemen yang juga pernah menyayangkan hal itu di Jogjakarta.

"Jadi yang perlu dipertegas terlebih dahulu rencana itu sifatnya revitalisasi ataukah alih fungsi lahan. Sehingga masyarakat bisa melihat perkembangan dari dua konsep itu. Kalau mau menjaga budaya dan sejarah tentunya nanti prosentasenya lebih besar dibandingkan sisi komersialnya," urai salah satu pejabat teras Kabupaten Malang.

Pengertian revitalisasi itu sendiri bisa berarti proses, cara dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program apapun. Secara umum pengertian revitalisasi merupakan usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.

Sedangkan, alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi seluruh atau sebagian kawasan lahan dari dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

Mengacu dua frasa dan pengertian tersebut, proses di Ambarukmo Jogja yang akan diduplikasi di pendopo agung Kabupaten Malang jelas akan melahirkan pro dan kontra.

"Hal ini yang sepatutnya dicermati dulu. Tapi sampai saat ini saya pribadi tidak mengetahui bagaimana rencana detailnya tentang itu," ujar lelaki yang telah kenyang makan asam garam dunia pemerintahan.

End of content

No more pages to load