Dulu Dipertahankan Bupati Rendra Kresna, di Tangan Sanusi Pendopo Kabupaten Malang Malah akan Dilepas ke Pihak Ketiga

Lepas Pendopo, Apa Untungnya bagi Sanusi?  1

MALANGTIMES - Pendopo Agung Pringgitan merupakan saksi sejarah bagi tumbuh kembangnya Kabupaten Malang hingga saat ini. Bangunan ini ada sejak zaman VOC Belanda dan tetap bertahan hingga sekarang.  

Bahkan telah ada sejak masa Raden Tumenggung Notohadiningrat I menjabat sebagai Bupati Malang pertama (1819-1839). 

Dan bertahan hingga Bupati Malang Rendra Kresna yang secara urutan menjadi Bupati ke-19 di bumi peninggalan Kerajaan Singashari ini.

Jejak panjang Pendopo Agung Pringgitan Kabupaten Malang yang usianya lebih tua dari Pendopo atau Keraton Ambarukmo Jogjakarta ini kini jadi sorotan banyak pihak. 

Sebab, setelah tampuk kepemimpinan berada di tangan Plt Bupati HM Sanusi bangunan ini justru akan dialihfungsikan.

Alih fungsi dari tempat kediaman para Bupati Malang dan perkantoran pemerintahan yang menyimpan begitu banyak jejak sejarah menjadi area komersial.

Hal ini diakui langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Malang HM Sanusi yang kini menjabat Plt Bupati Malang sejak akhir tahun 2018 lalu. 

"Pendopo Agung Kabupaten Malang yang lokasinya berada di Kota Malang akan diubah fungsinya. Nanti akan seperti Ambarukmo Jogja. Ada hotel dan tempat wisata sejarahnya. Secepatnya ini kita wujudkan," kata Sanusi dalam beberapa kesempatan kepada awak media.

Namun, rencana alih fungsi Pendopo Agung Kabupaten Malang ini terkesan begitu dipaksakan oleh Sanusi yang baru dalam hitungan bulan menjabat sebagai Plt Bupati Malang. 

Bahkan, Sanusi telah memastikan akan mewujudkan rencana itu  meskipun dirinya mengakui belum melakukan rapat koordinasi dengan DPRD Kabupaten Malang secara formal. 

Apalagi, terkait berapa besar anggaran yang akan dikeluarkan akibat adanya perubahan fungsi dari rumah dinas Bupati dan perkantoran menjadi hotel dan tempat wisata sejarah tersebut.

Dulu Dipertahankan Bupati Rendra Kresna, di Tangan Sanusi Pendopo Kabupaten Malang Malah akan Dilepas ke Pihak Ketiga

"Belum. Nanti di perubahan anggaran akan dibahas. Tahun ini perkantoran di sana dikosongkan dulu," ujar Sanusi yang juga tidak bisa menjawab bagaimana proses perencanaan sampai pada pelaksanaan alih fungsi aset Pemkab Malang tersebut.

Rencana adanya alih fungsi pendopo agung sebenarnya bukan wacana baru. Sejak Rendra Kresna menjabat sebagai Bupati Malang, wacana tersebut telah terlontar. 

Tapi, sampai pada periode kedua ia menjabat Bupati Malang, Rendra bersikukuh tidak memberi ruang terhadap wacana alih fungsi pendopo yang disinyalir bisa menjadi ajang transaksi uang bagi segelintir kepentingan.

"Dulu sudah diwacanakan tentang itu. Tapi Pak Rendra tidak berkenan melakukannya," ucap salah satu pejabat di Kabupaten Malang yang tidak berkenan disebut namanya kepada MalangTIMES.

Dipertahankan di era Rendra Kresna, kini di tangan Sanusi, wacana alih fungsi tersebut terus didorong begitu cepatnya. Bahkan, tanpa ada perencanaan, koordinasi dengan DPRD Kabupaten Malang, apalagi terkait anggaran.

Proses alih fungsi tersebut bahkan sudah dimulai kelihatan sejak bulan ini. Beberapa pegawai yang berkantor di Pendopo Agung Pringgitan, secara bertahap telah dipindahkan ke Kepanjen. 

Bahkan, proses perpindahan tersebut ditarget selesai sebelum masuk Bulan Puasa tahun ini. 

Begitu 'bernafsunya' Sanusi untuk secepatnya merealisasikan rencana tersebut, juga disampaikannya kepada media. 

Dirinya menegaskan berulangkali akan secepatnya bersama beberapa pejabat Kabupaten Malang akan melakukan studi banding ke Ambarukmo Jogja. "Secepatnya saya dan jajaran akan ke sana," ujarnya.

Lantas apa sebenarnya motif Plt Bupati Malang Sanusi begitu getolnya akan melakukan alih fungsi Pendopo Agung yang disebutnya untuk kepentingan masyarakat banyak tersebut?. Agar sejarah Kabupaten Malang bisa dinikmati dan dipelajari oleh khalayak umum atau untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Atau, jangan-jangan ada motif lain di balik begitu kuatnya keinginan Plt Bupati Malang mengubah fungsi Pendopo Agung menjadi kawasan komersil. 

Tak heran jika rencana besar ini menimbulkan berbagai macam tafsir dan asumsi khususnya Malang Raya. 

Misalnya, muncul dugaan alih fungsi Pendopo Kabupaten Malang menjadi hotel dan tempat wisata sejarah menyontoh sepenuhnya Ambarukmo yang dipihakketigakan kepada investor atau pemilik kapital swasta. 

Dugaan dan asumsi ini hingga pada kecurigaan kuat masyarakat bahwa rencana ini rawan adanya transaksi bawah meja yang menguntungkan segelintir orang. 

Salah satunya disampaikan Malang Corruption Watch (MCW) saat ditanya MalangTIMES terkait rencana besar mengubah fungsi Pendopo Agung Kabupaten Malang menjadi hotel dan tempat wisata sejarah.

"Kalau pengelolaan melibatkan pihak ketiga ini akan sangat rawan ada permainan bawah meja. Dan dari penelusuran kami, dalam rencana ini ada ruilslag (tukar menukar aset daerah) dengan pihak ketiga," ucap M Fachrudin Koordinator MCW.

Apalagi lokasi Pendopo Kabupaten Malang  sangat  strategis. Secara ekonomis sangat menggiurkan. 

Dugaan akan ada permainan di bawah meja tersebut semakin kuat jika tidak ada pengawasan masyarakat secara seksama dan bersama-sama.

Begitu getolnya Sanusi pada rencana tersebut juga mengundang berbagai pertanyaan dan komentar, baik dari dalam Pemerintahan Kabupaten Malang sendiri maupun pihak-pihak luar pemerintahan.

Misalnya, bagaimana cerita sebenarnya tentang wacana mengalihfungsikan Pendopo Agung Pringgitan Kabupaten Malang menjadi hotel dan wisata sejarah? 

Sekadar diketahui, Pendopo Agung Kabupaten Malang ini sejak tahun 1819 sampai 2018 telah menjadi rumah dinas 19 Bupati Malang.

Jika program alih fungsi aset pemerintah ini berjalan sukses maka kawasan ini akan menjelma jadi pusat perhotelan serta sarana wisata sejarah seperti yang disampaikan Sanusi. 

Untuk memotret secara jelas fakta-fakta di balik getolnya sang Plt Bupati Sanusi akan melakukan alih fungsi Pendopo Agung Kabupaten Malang, MalangTIMES akan menyajikannya secara berseri. 

Bagaimana tanggapan pihak-pihak terkait tentang rencana alih fungsi Pendopo Agung Pringgitan Kabupaten Malang? Siapa saja yang diduga terlibat dalam proyek besar ini juga akan diungkap secara gamblang. 

MalangTIMES juga akan menghadirkan tanggapan pihak-pihak yang disebut-sebut sebagai 'pemain' di balik kebijakan kontroversial ini?

Bagaimana tanggapan pihak ketiga yang disebut-sebut menjadi investor alih fungsi aset daerah menjadi hotel dan area komersil? 

Bagaimana pula tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait alih fungsi Pendopo Agung Kabupaten Malang dan kemungkinan adanya transaksi di bawah meja? Simak terus ulasan ini hanya di MalangTIMES. 

Top