Eki M (kiri) dan Joe dari MCW saat memperlihatkan press rilis terkait dugaan adanya aktor lain dalam kasus suap dan gratifikasi (Nana)

Eki M (kiri) dan Joe dari MCW saat memperlihatkan press rilis terkait dugaan adanya aktor lain dalam kasus suap dan gratifikasi (Nana)


Pewarta

Dede Nana

Editor

A Yahya


MALANGTIMES - Malang Corruption Wach (MCW) kembali meliris data-data terkait kasus yang kini sedang berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya.

Terkait adanya dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan Ali Murtopo yang sudah dijatuhi hukuman penjara 3 tahun, denda Rp 200 juta (subsider 6 bulan kurungan) dan pembayaran uang  pengganti sebesar Rp 1,8 miliar. Sedangkan Rendra Kresna Bupati Malang nonaktif masih dalam proses persidangan lanjutan.

Menurut MCW, dari persidangan pertama ( Kamis, 28/02/2019) dapat diketahui bahwa korupsi besar tidak hanya terjadi di dinas pendidikan namun diduga juga terdapat di dinas-dinas lain di kabupaten Malang.

"Ada dugaan keterlibatan aktor lain yang belum ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga MCW mendesak adanya penetapan tersangka lain yang terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi ini," kata Eki Maulana Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan MCW, Selasa (05/03/2019) kepada MalangTIMES.

Eki membeberkan dugaan keterlibatan aktor lain tersebut mencapai 6 orang yang ada di tubuh pemerintahan Kabupaten Malang. Serta  dugaan juga adanya keterlibatan Kepala Dinas lain yang tidak disebut nama atau inisialnya.

Sedangkan untuk 6 aktor yang diduga terlibat, Eki menyebutkan berinisial HT (Kepala Bagian PDE- LPSE Kabupaten Malang), TD (Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik di LPSE), SU (Kepala Dinas Pendidikan), MA (Kepala Dinas PU Bina Marga), S ( Kepala Dinas Peternakan) dan WPS (Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah). Keenamnya menurut Eki diduga mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE serta mendapatkan fee antara 15 persen - 17,5 persen. "Kami juga menduga beberapa Kepala Dinas lain terlibat dalam hal ini. Dengan fee sebesar Rp 17,5 persen sampai 20 persen untuk setiap proyek," ujar Eki. 

Dugaan MCW tersebut juga menyasar pada keberadaan  Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dinilainya tidak efektif selama ini. Serta terdapat berbagai lubang yang bisa dijadikan ruang manipulasi. Walau tidak terjawab lubang-lubang seperti apa saja yang ada di LPSE yang disoal oleh MCW tersebut, saat MalangTIMES menanyakan hal tersebut.

Eki juga tidak bisa memberikan jawaban jelas mengenai beberapa rekomendasi yang disampaikan dalam rilis tersebut. Dimana ada enam rekomendasi MCW yang sifatnya mendesak kepada KPK dan aparat penegak hukum, DPRD, Rendra Kresna serta pemerintahan Kabupaten Malang. 

Tuntutan MCW terkait persoalan hukum tersebut menjadi kedua kalinya dengan tuntutan yang masih sama. Bahkan, beberapa kali media menanyakan persoalan mendasar atas desakan MCW tidak terjawab tuntas secara data lengkap dan valid. Misalnya, mengenai desakan MCW atas Rendra Kresna untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Disaat regulasi secara jelas memberikan hak Rendra Kresna yang masih belum dijatuhi hukuman tetap oleh pengadilan.
"Dasarnya etis saja. Bicara aturan memang ini problema kita. Kita desak RK mundur dari jabatannya. Karena seolah-olah Kabupaten Malang ini dipimpin di balik jeruji sel. Ini etika saja," jawab Eki tidak pasti.

Bahkan saat media menanyakan mengenai adanya wacana dari masyarakat, mengenai berbagai desakan dan rekomendasi MCW terkait pribadi-pribadi yang sedang menjalani proses hukum. Merupakan 'titipan' atau 'ada kepentingan' di dalamnya. Eki hanya menjawab normatif, "Tidak ada itu. Kita independen dan tujuannya bersama rakyat memberantas korupsi," pungkasnya.

 

End of content

No more pages to load