Kepala Dishub Kabupaten Malang Hafi Lutfi menyampaikan terkait menghidupkan kembali FLLAJ (Nana)

Kepala Dishub Kabupaten Malang Hafi Lutfi menyampaikan terkait menghidupkan kembali FLLAJ (Nana)


Pewarta

Dede Nana

Editor

Heryanto


MALANGTIMES - Tahun 2010 Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang menginisiasi kelahiran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ). 

FLAAJ kemudian pada tahun 2012  mendapatkan legalitas melalui adanya Surat Keputusan (SK) Bupati Malang nomor 180/147/KEP/421.014/2012.


Sayangnya, FLLAJ di tahun-tahun tersebut bisa dibilang mati suri dikarenakan berbagai faktor.

Salah satunya komposisi susunan keanggotaan yang dulunya lebih didominasi unsur pemerintahan. 

Sedangkan keterlibatan unsur non pemerintahan sangatlah minim, hanya sekitar 5 persen.
 

Kondisi tersebut membuat Dishub Kabupaten Malang kembali membangunkan FLLAJ pada tahun 2019 dengan didasarkan pada semakin banyaknya pembangunan jalan berskala nasional maupun daerah di Malang Raya. 
 

Eksesnya adalah lahirnya kemacetan di berbagai jalan yang ada di Malang Raya.

"Pemikiran kita ke sana pada awalnya. Sehingga, kami akan menghidupkan kembali FLLAJ dengan konsep berbeda dibanding tahun-tahun lalu," kata Hafi Lutfi Kepala Dishub Kabupaten Malang, Selasa (05/03/2019) kepada MalangTIMES.
 

Perbedaan yang dimaksud mantan Kepala BPBD Kabupaten Malang ini adalah komposisi keanggotaan FLLAJ. 

Dimana dengan melihat pengalaman masa lalu, keanggotaan yang didominasi unsur pemerintahan akan dilakukan perubahan.

Dari draf Keputusan Bupati Malang tentang perubahan atas Keputusan Bupati Malang tentang FLLAJ, terlihat komposisi keanggotaan.

Dimana unsur non pemerintahan dilibatkan secara maksimal, dengan prosentase 50 persen dari total keanggotaan yang ada.
 

"Prosentasenya 50:50. Ini dalam upaya melibatkan unsur non pemerintahan secara langsung dalam persoalan lalu lintas dan angkutan jalan. Masalah lalu lintas dan angkutan jalan adalah masalah bersama. Dengan hal tersebut tahun ini dalam FLLAJ unsur non pemerintahan juga kita masukkan dengan komposisi tersebut," urai Lutfi.

Unsur non pemerintahan dalam keanggotaan FLLAJ terdiri dari unsur akademisi (perguruan tinggi), media, forum komunikasi, asosiasi pariwisata, lembaga konsumen Indonesia, MUI, komunitas difabel dan unsur masyarakat lainnya.
 

Proses untuk kembali menghidupkan FLLAJ oleh Dishub Kabupaten Malang telah dimulai dengan berbagai pertemuan dan koordinasi. 

Selain juga telah merumuskan draft Keputusan Bupati terkait perubahan SK lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

FLLAJ nantinya memiliki tugas cukup luas dalam persoalan terkait itu. 
 

Ada 14 tugas yang termaktub dalam draft SK Bupati perubahan mengenai FLLAJ. Baik mengenai koordinasi, inventarisasi, analisis, perencanaan, rekomendasi, penyediaan informasi serta hal-hal teknis lainnya terkait persoalan lalu lintas dan angkutan jalan.
 

Selain tupoksi tersebut, lahirnya SK Bupati baru terkait FLLAJ juga sebagai bagian persyaratan dalam Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). 
 

Dimana, dengan terbentuk dan berjalannya FLLAJ, maka daerah yang mendapat program tersebut bisa mengakses anggaran pusat sebagai penggantinya.

Misalnya, Pemkab Malang mendapat PHJD dan dilaksanakan dengan anggaran daerah (APBD).

Maka, dengan adanya FLLAJ ini anggaran tersebut bisa diganti dengan dana dari pemerintah pusat.
 

Disinggung mengenai pelibatan media massa dalam keanggotan FLLAJ Kabupaten Malang, Lutfi menyampaikan, media merupakan mitra pemerintahan dalam upaya membangun wilayah serta memiliki kontribusi dalam memberikan berbagai data dan informasi kepada masyarakat banyak.

"Sehingga dalam FLLAJ semua unsur bisa bergerak bersama sesuai dengan tupoksinya," pungkas Lutfi.

End of content

No more pages to load