Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat dan tim saat mengunjungi Rusunawa Baddoka, Makassar, sebagai langkah cepat persiapan teknis Rusunawa ASN Kanjuruhan. (DPKPCK for MalangTIMES)

Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat dan tim saat mengunjungi Rusunawa Baddoka, Makassar, sebagai langkah cepat persiapan teknis Rusunawa ASN Kanjuruhan. (DPKPCK for MalangTIMES)



MALANGTIMES - Kabar baik bagi aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Malang. Selain kepastian adanya kenaikan gaji dari pemerintah pusat, kini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang mengembuskan informasi menggembirakan bagi ASN yang masih lajang dan belum memiliki rumah pribadi.

Informasi tersebut adalah mengenai Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) ASN yang pada bulan April mendatang pembangunannya akan selesai. Rusunawa itu nanti dioperasikan oleh Korpri Kabupaten Malang setelah adanya serah terima dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Menurut Wahyu Hidayat, kepala DPKPCK Kabupaten Malang, rusunawa ASN rencananya diperuntukkan untuk ASN lajang dan belum memiliki rumah pribadi. "Ini  hasil studi banding kami di Rusunawa Badokka, Makassar. Salah satu aturan penyewa rusunawa ASN adalah yang masih belum berkeluarga dan belum memiliki rumah sendiri. Ini bisa kami replikasi nantinya di sini," kata Wahyu yang sejak Senin (04/03/2019) bersama rombongan telah ada di lokasi studi banding.

Disinggung terkait uang sewa setiap bulan yang harus dikeluarkan ASN untuk bisa menempati rusunawa yang dibangun anti-gempa tersebut, kepala bidang usaha Korpri Kabupaten Malang ini menyampaikan, dari hasil studi banding di Rusunawa ASN Badokka, ada sewa per unitnya Rp 250 ribu untuk lantai satu. Sedangkan lantai dua lebih murah, yaitu Rp 225 ribu, dan lantai tiganya hanya Rp 200 ribu. 

"Di sana sewanya seperti itu karena disesuaikan dengan standar perkotaan. Di Kabupaten Malang, dimungkinkan di bawah tarif di Makassar tersebut. Kami nanti akan rapatkan lagi terkait hal tersebut," ujar Wahyu.

Dia juga mengatakan rencana pengelola rusunawa ASN bisa Korpri, badan layanan umum (BLU) atau unit dari DPKPCK Kabupaten Malang. "Nanti kami fix-kan dalam pembahasan berikutnya terkait hal-hal teknis tersebut," imbuhnya.

Selain mendapatkan jurus dalam penerapan sewa, DPKPCK bersama pengurus Korpri Kabupaten Malang juga mendapatkan jawaban terkait persoalan listrik, air, kebersihan maupun keamanan. Di Baddoka, listrik dan air ditanggung penyewa. Sedangkan kebersihan dan keamanan bisa ditanggung bersama dengan cara iuran bulanan para penyewa rusunawa ASN.

"Kalau di sana, iuran bulanan untuk itu dikenakan 15 ribu rupiah per unit rumah. Ya, bisa saja kami pakai tarif itu atau di bawahnya nanti. Sedang biaya pengelolaan nanti dilihat siapa pengelolanya," ucap dokter ilmu sosial tersebut.

Bila pengelola adalah dari pihak Korpri atau DPKPCK Kabupaten Malang, maka anggaran pemeliharaan bisa dibebankan pada APBD karena terkait adanya juga pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Bila nanti BLU yang mengelola rusunawa ASN, maka anggaran pemeliharaan ditanggung pengelola sepenuhnya. "Jadi, kami lihat ke depannya setelah studi banding selesai dan kami bahas lagi lebih detail di Kabupaten Malang," pungkas Wahyu.

 

End of content

No more pages to load