Suasana kegiatan Capacity Building Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi 2019-2021 TPID Malang Raya yang digelar BI di Kota Malang. (Foto: Dokumen MalangTIMES)

Suasana kegiatan Capacity Building Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi 2019-2021 TPID Malang Raya yang digelar BI di Kota Malang. (Foto: Dokumen MalangTIMES)



MALANGTIMES - Meski wilayah Jawa Timur (Jatim) merupakan salah satu lumbung pangan nasional, disparitas harga antar daerah masih rentan memicu inflasi. Panjangnya rantai distribusi komoditas pangan strategis disebut sebagai salah satu faktor penentu. 

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Jatim Difi Ahmad Johansyah mengungkapkan bahwa margin harga komoditas pangan di Jatim masih tinggi dan mempengaruhi perdagangan antar daerah. "Alhamdulillah di Jatim ini kan daerah surplus, yang disoroti itu adalah disparitas harga antara beberapa daerah di Jatim, juga dengan daerah lain," tuturnya. 

Dia menyoroti beberapa faktor penyebab disparitas harga itu. Salah satunya yakni panjangnya rantai distribusi komoditas pangan strategis. Beberapa produk andalan Jatim seperti bawang merah, daging sapi, aneka cabai, daging dan telur ayam ras. "Kami lihat di lapangan, ada enam pos sebelum hasil produksi di lapangan. Ditambah faktor seperti kondisi transportasi, fasilitas dan biaya sewa pergudangan, hingga infrastruktur pendukung," urainya. 

Meski surplus, lanjut Difi, adanya perbedaan harga yang besar bisa berimbas besar. "Bisa berpotensi kelangkaan di daerah produsen yang memicu inflasi. Inti dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) ini kerja sama antar daerah dan keberadaan pasokan menjadi sangat penting," tegasnya di sela kegiatan Capacity Building Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi 2019-2021 TPID Malang Raya. 

Menurutnya, kegiatan tersebut penting untuk meningkatkan kinerja TPID yang lebih baik di awal 2019 ini. Dia menilai, selama 5 tahun terakhir inflasi di Jawa Timur relatif baik. "Malang juga penyumbang kedua terbesar. Oleh karena itu, kami berharap pertemuan ini dengan melibatkan berbagai instansi kinerja inflasi ke depan akan lebih baik karena tantangan ke depan harus dihadapi," tuturnya.

Difi menguraikan, angka inflasi di Jatim awal tahun ini menunjukkan tren positif. Setelah mengalami inflasi 0,34 persen pada Januari, wilayah Jatim mengalami deflasi 0,18 persen pada Februari. "Kami menargetkan inflasi tahunan Jatim 2019 berada di angka 3,5 plus-minus 1 persen dan 3,0 plus-minus 1 persen pada periode 2020-2021 mendatang," sebutnya. 

"Dalam 20 hari pertama kerja ini saya terima kasih sekali diundang untuk datang ke kegiatan koordinasi TPID Malang Raya ini, karena ini sangat penting," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang juga hadir dalam kegiatan tersebut. Terlebih, menurut Emil, Malang Raya merupakan salah satu penopang ekonomi Jatim. 

Dia berharap dengan keberadaan TPID yang multi-stakeholder, informasi dan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk pengendalian inflasi bisa dibuat dengan cepat. "Harapannya informasi dan langkah-langkah terkoneksi. TPID ini penting untuk menjaga kelancaran distribusi barang dan pengendalian inflasi yang efektif," pungkasnya. 

End of content

No more pages to load