Perangkat Desa Kromengan, Kromengan, saat mengelompokkan SPPT PBB P2 di kantor desa, Jumat (01/03) (foto: Nana/ MalangTIMES)
Perangkat Desa Kromengan, Kromengan, saat mengelompokkan SPPT PBB P2 di kantor desa, Jumat (01/03) (foto: Nana/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang telah menyerahkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) Bumi dan Bangunan di Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada seluruh kepala desa. Dengan total SPPT PBB P2 sebanyak 1.391.163 obyek pajak (OP).

Jumlah tersebut tersebar di 378 desa dan 12 kelurahan yang ada di Kabupaten Malang. Dengan target pelunasan sesuai yang telah ditetapkan yakni akhir Agustus 2019 mendatang.
Jauh-jauh hari Bapenda Kabupaten Malang memberikan berbagai sosialisasi mengenai pembayaran PBB P2. Dalam upaya seluruh pelunasan sesuai baku pajak di perdesaan dan perkotaan bisa selesai di waktu yang telah ditetapkan.

"Ini agar pelunasan warga tidak sampai molor seperti tahun lalu. Kasihan juga warga kalau bayar tidak tepat waktu karena ada sanksi denda keterlambatan," kata Purnadi Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Jumat (01/03/2019).

Di tingkat desa, proses pembagian SPPT PBB P2 sudah terlihat. Walau masih dalam konteks pembagian tugas perangkat desa serta pencermatan SPPT yang disesuaikan dengan domisili petugas, nantinya. Hal ini terlihat di Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, yang mulai sibuk dengan 5.071 lembar SPPT PBB P2.
 

Sekdes Kromengan Hendry Kuswandono memperlihatkan SPPT PBB P2 yang telah lunas (Nana)


Hendry Kuswandono Sekretaris Desa Kromengan menyampaikan, seluruh perangkat desa kini sudah mulai mempersiapkan hal tersebut. "Sudah mulai ini. Kita rapatkan seluruh perangkat dalam rangka menyalurkan SPPT kepada masyarakat. Kita rapatkan agar ada pengelompokan yang memudahkan petugas saat menarik pajaknya sesuai domisili," ujar Hendry atau lebih biasa dipanggil Eeng.

Pengelompokan tersebut sebagai upaya efektivitas penarikan pajak. Pasalnya, setiap petugas tarik pajak yang berasal dari perangkat memiliki beban sampai 3-4 rukun tetangga (RT). Dimana setiap lingkup RT memiliki 50-60 kepala keluarga (KK). Dengan total RT di Desa Kromengan sebanyak 31 RT.

Dengan beban tersebut, para petugas sudah mulai dalam rangka memenuhi baku pajak yang telah ditetapkan. Sehingga bisa meminimalisir tejadinya kemoloran pada saat melakukan penarikan di lapangan.

"Kita mencoba memulainya lebih dini. Agar bisa memenuhi target tersebut. Karena perangkat juga memiliki tugas pemerintahan lainnya," ujar Eeng yang menyampaikan juga bahwa ada insentif upah pungut PBB P2 sebesar Rp 2.500 per lembarnya.

Purnadi pun mengapresiasi berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa selama ini dalam menarik PBB P2. Dirinya menyampaikan, bahwa pemerintah desa selama ini menjadi ujung tombak keberhasilan dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbilang besar ini.

"Kita selalu mengapresiasi para perangkat desa tersebut. Salah satunya setiap tahun kita adakan pekan panutan pembayaran PBB P2. Ini apresiasi kecil kita kepada pihak kecamatan dan desa," pungkas mantan Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang ini.