Ilustrasi KPK (Ist)

Ilustrasi KPK (Ist)


Pewarta

Dede Nana

Editor

Heryanto


MALANGTIMES - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara terkait program MCP (Monitoring Center of Prevention) Penilaian Kinerja KPK RI, Kamis (28/02/2019) kemarin di Surabaya.

Sebuah program yang merangking urutan daerah, baik Kabupaten/Kota yang manajemen pemerintahannya sudah menerapkan program pencegahan korupsi. 

Dimana ada delapan indikator yang dinilai oleh KPK terkait MCP tersebut. 

Yakni, Pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP),  Manajemen ASN, Pengawasan Dana Desa, Manajemen Aset Daerah, Pendapatan Daerah, serta sektor strategis sumber daya alam.

Delapan indikator tersebut yang menjadi penilaian KPK terhadap daerah terkait aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Dari penilaian MCP KPK di Jawa Timur (Jatim) tahun 2018 dan telah diverifikasi KPK per tanggal 15 Januari 2019. 

Menghasilkan rangking dari 39 pemerintah daerah di Jatim, dengan nilai rata-rata 66% atau 8% lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional sebesar 58%. 

Seperti yang disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

"Tapi memang dari delapan aspek tersebut belum maksimal. Masih ada kendala yang dihadapi pemerintah daerah. Kami mohon bimbingan KPK dan instansi terkait agar apa yang akan dilanjutkan pada tahun 2019 ini dapat terlaksana dengan optimal dan bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat," ucap Khofifah seperti dilansir beberapa media.

Penilaian MCP KPK tersebut, ternyata terbilang sepi publikasi di Kabupaten Malang. 

Walau dihadiri oleh beberapa pejabatnya seperti Kepala Inspektorat dan Asisten 3 Pemkab Malang, tapi banyak masyarakat yang belum mengetahui berapa nilai Pemkab Malang di mata KPK.

Kepala Bagian Humas dan Protokoler Kabupaten Malang Tien Farihah, saat dihubungi MalangTIMES mengarahkan hal tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Malang. 

"Untuk acara yang KPK kemarin, silahkan ke beliaunya (Kepala Inspektorat)," ucapnya, Jumat (01/03/2019) kepada MalangTIMES.

Sayangnya, Tridiyah Maestuti saat dihubungi MalangTIMES sedang melaksanakan rapat.

Sehingga belum bisa memberikan pernyataannya atas capaian nilai Pemkab Malang dalam menegakkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

"Mohon maaf masih rapat," pesan Tridiyah kepada MalangTIMES melalui WA.

Dari data yang dirilis KPK terkait nilai MCP, Kabupaten Malang berada di urutan ke-7 di Jatim.

Dengan nilai 80 dan masuk dalam 10 pemerintahan daerah dengan nilai tertinggi.

Sedangkan untuk urutan pertama di isi Pemkab Lamongan (93), Pemkot Surabaya (93), Pemprov Jatim (85), Pemkab Situbondo (83), Pemkot Batu (83). 

Di bawahnya ada Pemkab Banyuwangi (81) dan diurutan ke-7 Pemkab Malang. 

Diurutan 8 sampai 10 di isi oleh Pemkab Kediri, Pemkab Sampang dan Pemkab Blitar.

Capaian terbilang bagus Pemkab Malang tersebut, walau berada di bawah pemkab dan pemkot lainnya. 

Merupakan hasil yang terbilang baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

End of content

No more pages to load