Pakar Transportasi dan Guru Besar UB Ludfi Djakfar. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)
Pakar Transportasi dan Guru Besar UB Ludfi Djakfar. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pakar Transportasi Universitas Brawijaya (UB) Prof. Ir. Ludfi Djakfar, MSCE, Ph.D. dikukuhkan menjadi guru besar bidang Teknik Jalan Raya belum lama ini. Dia merupakan Gubes ke-12 di FT dan ke 247 di UB.

Baca Juga : Perketat Jalur Perbatasan, Kendaraan Bernopol Luar Malang Bakal Disaring

Dalam pengukuhannya, Ludfi menyajikan penelitian berjudul "Penetapan Tarif Jalan Tol yang Berkeadilan" yang menjelaskan tentang keseimbangan dalam pembayaran tarif tol. Beberapa tol yang baru dibangun memang sepi karena tarifnya yang ternyata mahal.

"Tol itu bukan duit langsung pemerintah. Itu adalah investor. Bahwa kemudian investor itu perlu juga ada keuntungan. Kemudian yang penting juga bahwa tol itu bukan milik swasta, bukan milik investor, tol itu adalah bagian dari jalan negara yang pembangunan dilakukan pihak investor untuk sementara waktu dikelola. Tapi secara fisik itu harus kembali ke negara," paparnya saat ditemui di Gedung Widyaloka UB.

Menurut Ludfi, pembangunan jalan tol seolah seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Tersedianya jalan tol membantu masyarakat dalam upaya mendapatkan kenyamanan melakukan perjalanan. Akan tetapi di sisi lain, karena jalan tol diusahakan dalam koridor bisnis dan investasi, kurangnya pengguna tol akan mempengaruhi investasi di masa yang akan datang.

Dengan kata lain, investasi yang dilakukan oleh investor akan didistribusikan kepada pengguna jalan dalam bentuk tarif yang harus dibayar. Nah, penerapan tarif yang terlalu tinggi dapat menyebabkan keengganan calon pengguna dalam menggunakan jalan tol, yang berakibat pada turunnya nilai pendapatan tol. "Di sinilah pentingnya penetapan tarif yang berkeadilan," imbuh Ludfi.

Baca Juga : Bakal Ditutup Setiap Hari, Ini Jalur Yang Terapkan Physical Distancing di Kabupaten Malang

Ludfi mengatakan bahwa penentuan tarif menggunakan teknik Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) sebagaimana umumnya dilakukan saat ini, memerlukan penyempurnaan, karena belum menghasilkan tarif yang berkeadilan. Prinsip dasar ATP/WTP adalah menentukan titik temu antara kemampuan membayar dan keinginan membayar dari pengguna atau konsumen atas layanan yang dia dapatkan.

Penyempurnaan ini dapat dilakukan dengan menambahkan model perpindahaan dalam analisis, sehingga pembuat kebijakan mendapatkan pertimbangan lain tidak hanya dari kemampuaan membayar masyarakat namun juga dampaknya terhadap revenue tol.