Suasana pelayanan di Dispendukcapil Kabupaten Malang. (Nana)

Suasana pelayanan di Dispendukcapil Kabupaten Malang. (Nana)



MALANGTIMES - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang, tercatat sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang sangat digemari masyarakat. Digemari dalam konteks tupoksinya sebagai pelayan masyarakat terkait hak dasar masyarakat dalam persoalan administrasi kependudukan (adminduk).

Maka, tak heran dengan tupoksinya tersebut, kantor Dispendukcapil Kabupaten Malang tidak pernah sepi diserbu ratusan bahkan sampai bisa ribuan warga yang mengurus adminduk. 

Persoalan mencuat dengan kepadatan tinggi dalam melayani masyarakat. Kerap sisi manusiawi petugas muncul dan menimbulkan reaksi dari masyarakat yang juga dalam kondisi lelah mengantre.

Hal ini terlihat dari adanya curahan hati seorang warga berinisial AF, asal Bojonegoro yang pindah berdomisili ke wilayah Singosari. Melalui surat terbukanya kepada MalangTIMES, AF menyampaikan rasa tidak nyamannya atas pelayanan petugas Dispendukcapil Kabupaten Malang. Yakni, dirinya merasa dipingpong oleh petugas serta mendapat perlakuan kurang nyaman.

AF menuliskan bahwa Dispendukcapil Kabupaten Malang masih memberlakukan surat pengantar dalam pengurusan pindah domisili. Padahal, dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2018 tentang  Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, intinya adalah pembuatan dokumen kependudukan tidak lagi memerlukan surat pengantar dari RT, RW, maupun kelurahan atau kecamatan. Warga yang ingin membuat dokumen kependudukan bisa langsung mengurusnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara lengkap surat terbuka AF yang ditujukan kepada MalangTIMES adalah sebagai berikut (disertakan tanpa editan, red): 
"Surat pengantar di kab. Malang belum di hapus sepenuhnya. Perpres nomor 98 tahun 2018 yang di sahkan pada tanggal 18 Oktober 2018 tidak dijalankan sepenuhnya oleh Disdukcapil kabupaten Malang faktanya pada hari Jumat  tanggal 22 Februari 2019 adalah salah satu warga yang mengurus KK ternyata masih menggunakan sistem lama.

Pada saat itu saya sedang mengurus surat pindah antar kabupaten dan saya hanya membawa surat pindah dari kabupaten tempat asal saya. Namun setelah saya di panggil dan saya menunjukan surat pindah saya, petugasnya bilang bahwa saya harus melengkapi dengan surat pengantar dari RT/RW desa dan kecamatan. 

Saya menunjukan Perpres no 98 yg di sahkan pada bulan 18 Oktober 2018 di tahun lalu akhirnya petugas bagian KK melempar saya ke bagian surat pindah, tiba di petugas bagian surat pindah saya juga di perlakukan hampir sama dan sambil nada bentak2, di bilangnya sama petugas itu ke saya kamu harus melengkapi. Surat pengantar dari RT RW desa dan sampai kecamatan, saya bertanya tentara Perpres 98 akhirnya saya di lempar lagi ke kasi bagian KK. Di situ saya bertanya dan memang benar bahwa perpes itu belum di jalankan karena banyak alasan, salah satunya RT tidak punya aplikasi. Menurut saya namanya peraturan ya harusnya di jalankan. Buat apa ada peraturan kalau tidak di jalankan.

Di waktu bersamaan saya ketemuan orang di samping saya dan kebetulan dia sedang mengurus mecah KK ternya lagi2 oleh petugas di suruh melampirkan Akte pernikahan ibu bapaknya, padahal di dalam Perpres 98 jika mecah KK persyaratannya hanya membawa KK lama dan surat penyataan.

Kabupaten Malang menurut saya di bidang administrasi Disdukcapil masih membuka peluang pungli di tingkat desa maupun kecamatan terkait pengurusan dan ini pemerintah harus tegas karena setiap harinya di Disdukcapil kabupaten Malang banyak orang mengantri dan berjubel di dalam ruangan yg menurut saya sendiri tidak memenuhi standar kantor.

Saya sendiri sekarang masih mengurus lagi surat pengantar di RT/RW.
Masih tetap dimintai bukti. Artinya teknologi yg canggih ini juga tidak bisa membantu Capil untuk mengintegrasikan sistemnya dari daerah ke daerah
Saya nge-share ini supaya pemerintah tidak hanya buat peraturan PHK buat masyaratnya kasian pada kenyataannya di fakta di lapangan tidak menjalankan peraturan yg di buat dengan alasan belum ada sosialisasi, klu semisalnya tak ada sosialisasi kenapa masyarakat awam seperti saya tahu dan Perpres itu saya dapat di berbagai group bahkan di RT terkecil di RT saya sudah lama di informasikan.
Kalau msilnya kurang informasi terkait ini saya siap tentu sesuai kapasitas saya sebagai warga pak."

Begitulah curhatan AF atas pelayanan Dispendukcapil Kabupaten Malang.
MalangTIMES mencoba melakukan konfirmasi kepada Dispendukcapil Kabupaten Malang. Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang Sri Meicharini atau lebih akrab disapa Rini menyampaikan, pihaknya meminta waktu untuk melakukan croscek tersebut.

"Saya minta waktu, tapi memang terkait regulasi itu menjadi dilema juga. Satu sisi aturan tidak harus surat RT/RW. Satu sisi kami harus hati-hati terkait penerbitan adminduk. Minta waktunya untuk cek dulu," kata Rini singkat kepada MalangTIMES, Kamis (28/02/2019).

End of content

No more pages to load