Bapenda Kabupaten Malang Tancap Gas, Kejar Target, dan Minimalisasi Penunggak Pajak

MALANGTIMES - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang terus mengintensifkan berbagai cara dalam memaksimalkan potensi sumber pajak dan retribusi. 

Selain ditarget adanya kenaikan persentase angka pada tahun 2019 sekitar 10 persen dari tahun lalu, potensi yang belum tergali dari sektor pajak dan retribusi masih terbilang banyak. Baik yang belum terdata dalam sistem Bapenda maupun yang 'nyantol' di wajib pajak (WP) yang tidak membayarnya.

Kondisi tersebut membuat Bapenda sejak awal tahun 2019 telah tancap gas dalam menata ulang berbagai potensi pajak dan retribusi yang belum terdata sistemik di Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (Sismiop). Bapenda juga melakukan pendekatan terhadap WP nakal atau yang belum membayar pajak selama bertahun-tahun.

Hal ini dipertegas oleh Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi. Dia mengatakan, tahun ini pihaknya fokus pada dua hal tersebut. "Kami terus melangkah untuk kemajuan Kabupaten Malang melalui sektor pajak dan retribusi. Dari evaluasi tahun lalu, kami hasilkan beberapa hal yang kini sedang kami seriusi," ucap mantan kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang ini, Rabu (27/02/2019) kepada MalangTIMES.

Dua hal tersebut adalah perolehan pendapatan dari pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) serta proses pendekatan-pendekatan terhadap WP serta inventarisasi objek pajak (OP).

Seperti diketahui, sektor PBB P2 tahun lalu terganjal dengan beberapa kendala di lapangan. Khususnya mengenai tunggakan WP yang terjadi tiap tahun maupun  berbagai perubahan fungsi OP di berbagai wilayah dengan adanya pembangunan strategis nasional, seperti jalan tol.

Tunggakan PBB P2 mencapai Rp 56 miliar dalam 4 tahun yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Malang didominasi oleh WP pribadi. Kondisi tersebut secara langsung membuat target tidak tercapai serta pendapatan asli daerah (PAD) pun terganjal secara jumlahnya.

"Tunggakan WP nakal ini memang perorangan, tapi jumlahnya terbilang besar. Karena itu, tahun ini kami intensifkan pendekatan persuasif dan langkah hukum juga bila tidak dihiraukan. Sistem pendataan kami terus disempurnakan sehingga kami miliki data-data WP yang nakal itu," ujar Purnadi.

Untuk melengkapi langkah strategis dalam mengejar target serta melakukan pendekatan kepada WP, Bapenda Kabupaten Malang telah me-launching berbagai aplikasi berbasis elektronik. Berbagai aplikasi tersebut untuk mempermudah WP melakukan pembayaran pajak. 

Selain itu, tentunya Sismiop terus dikembangkan di berbagai wilayah desa secara bertahap. Menurut Purnadi, tahun 2019 ini ada 15 desa yang akan terdata dalam sistem tersebut.  Melalui hal itu, Bapenda optimistie mampu memiliki data valid dalam upaya menjalankan inventarisasi OP yang selama ini belum terdata atau OP yang saat ini telah mengalami perubahan fungsi dikarenakan berbagai faktor, seperti pembangunan nasional jalan tol. 

Tahun lalu juga, karena faktor itu, pendapatan PBB P2 sekitar ratusan juta rupiah tidak bisa dicatatkan dalam perolehan pajak. "Kondisi-kondisi ini yang akan kami seriusi. Di OP kami terus data melalui Sismiop karena masih terbilang banyak juga yang belum masuk. Sedangkan tataran WP kami juga gandeng kejaksaan bila tidak bisa diajak kooperatif," tegas Purnadi.

Seperti diketahui, perolehan tertinggi di sektor pajak masih dipegang  oleh bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp 100 miliar tahun lalu. Jumlah itu melampaui target yang ditentukan, yaitu  Rp 80 miliar.

 

Top