Pemkab Akui Anggaran Operasional UPT Kerajinan Kendedes Memang Minim, Berikut Penjelasan Lengkapnya

Ada Apa dengan Kendedes Singosari ?  3

MALANGTIMES - Anggaran operasional bagi satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Malang, khususnya di tingkat kecamatan, seperti UPT ibarat nyawa bagi berjalannya kegiatan.

Sayangnya, kebijakan politik keuangan kerap tidak sampai pada realitas tersebut. 

Atas nama skala prioritas serta kelas atau tipe OPD, maka anggaran minim kerap jadi curhatan di berbagai satuan pemerintahan tersebut. 

Hal ini pun terjadi pada UPT Kerajinan Kendedes Singosari yang awalnya untuk mendukung tumbuh kembangnya produk industri kecil menengah (IKM) maupun unit kecil menengah (UKM) tanpa adanya pungutan biaya dalam mempergunakan fasilitas aset daerah strategis tersebut. 

Sedangkan operasional untuk kegiatan terus meningkat seiring ramainya lokasi tersebut.

Yuni Hayati eks Kepala UPT Kerajinan Kendedes Singosari mengakui mengalami persoalan klasik yang terjadi di UPT OPD lainnya di Kabupaten Malang.

Hanya mendapat anggaran Rp 25 juta per tahun untuk mengelola lokasi Pusat Study Kendedes yang luasnya mencapai 9.500 meter persegi ini.

"Anggaran itu hanya untuk kegiatan pegawai saja. Tanpa membayar tenaga kerja kontrak UPT, bayar listrik, air dan telepon. Saat UPT dihapus, tentunya anggaran operasional juga tidak ada. Karenanya kita koordinasikan persoalan tersebut sebelum keluar surat pengosongan stand," kata Yuni kepada MalangTIMES, Selasa (26/02/2019).

Anggaran tersebut diamini Kepala Disperindag Kabupaten Malang Pantjaningsih Sri Redjeki.

Ia mengakui anggaran memang minim dan tupoksi yang bias di Pusat Study Kendedes serta tidak ada rekomendasi Pemprov Jatim.

"Maka tahun ini UPT tersebut dihapus. Pegawainya kita tarik semua. Nantinya akan ditempatkan di mana, saya masih koordinasi dengan BKD," ucapnya.

Seperti diketahui, lokasi Pusat Study Kendedes memiliki beberapa fungsi di dalamnya. 

Denah Pusat Study Kendedes Singosari (Nana)

Dimana di area tersebut, selain pendopo, terdapat kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), kantor UPT Bapenda, PKK, Dekranasda, dan kantor UPT Kerajinan.

Selain itu ada gedung/stand kerajinan, musala, kolam renang dan kolam ikan. 

Sedangkan masih di area Pusat Study Kendedes ada pos polisi dan bank Jatim.

Dibeberapa perkantoran OPD lain mereka sifatnya hanya menempati lokasi saja. 

Sedangkan listrik dan lainnya memiliki meter sendiri. 

Hanya di pendopo, stand serta fasilitas lain yang menjadi tanggungan Disperindag.

Luasnya wilayah yang jadi tanggungjawab UPT Kerajinan Kendedes inilah yang kerap membuat pening para petugasnya. 

Kebersihan, misalnya, tidak ada slot anggarannya. 

Sedangkan para penghuni stand tidak ada yang dipungut biaya apapun dengan berbagai fasilitas yang ada.

"Makanya saya kaget kok yang isi stand jadi ramai sampai DPRD dan masyarakat atas pengosongan dan pemutusan listrik dan air tersebut. Padahal mereka sebelumnya juga sudah dikumpulkan dan mengetahui kondisinya," ujar Yuni.

Persoalan menjadi pelik, saat Pusat Study Kendedes ke depannya akan dipergunakan sebagai ruang apa. 

Karena dengan dihapusnya UPT Kerajinan Kendedes, maka sebenarnya pihak Pemkab Malang dalam hal ini Wakil Bupati HM Sanusi dan Sekda yang mengambil alih aset daerah yang sejarah pembangun bangunannya pun belum diketahui.

Hary Sulistiono Pengelolaan Aset Disperindag Kabupaten Malang, menyampaikan, sampai saat ini pihaknya hanya bisa menginventarisasi aset tersebut sebatas tanahnya saja. 

"Untuk bangunannya kita tidak tahu. Jadi sebatas itu yang bisa kita lakukan dari permintaan BPKAD. Yang pasti adalah yang isi stand di sana tidak ada yang dipungut biaya oleh kita," ujarnya saat disinggung tentang adanya praktik penarikan uang dari stand.

Pantjaningsih juga menegaskan, pihaknya tidak ingin ada aset daerah yang disalahgunakan oleh pihak manapun. 

Sehingga dalam persoalan tersebut, dirinya memang sementara waktu menutup dulu lokasi tersebut sampai ada keputusann pimpinan terkait hal tersebut.

"Secapatnya kita lapor dan kirim surat. Kalau misalnya listrik dan air tidak perlu diputus dan anggarannya dialokasikan, monggo. Kewajiban kami melindungi aset dulu. Teknisnya nanti ada di pimpinan," tegasnya yang juga menyampaikan jangan sampai aset daerah digunakan untuk kepentingan pribadi-pribadi.

Disinggung rencana adanya alih fungsi Pusat Study Kendedes, Pantjaningsih belum bisa menjawabnya. 

Tapi dari beberapa sumber MalangTIMES, nantinya lokasi strategis tersebut diperuntukkan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari.

Baik nantinya sebagai tempat wisata edukasi maupun pendukung lainnya yang akan menguatkan Singosari sebagai KEK berbasis pariwisata dan budaya. 

Tentunya, dengan adanya rencana tersebut akan juga ada proses penataan terlebih dahulu di lokasi tersebut.

"Kalau memang nantinya seperti itu, tentunya bagus. Ada penataan yang sesuai regulasi. Misalnya mengenai stand sesuai aturan kan ada perjanjiannya. Mau sewa atau apa sehingga jelas antara kedua belah pihak," pungkas Pantjaningsih.

Top