Suasana Kegiatan Penyempurnaan Rancangan Awal Remaja 2020 Sekretariat Daerah Kota Malang (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Suasana Kegiatan Penyempurnaan Rancangan Awal Remaja 2020 Sekretariat Daerah Kota Malang (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) 2020, Sekretariat Daerah Pemkot Malang, mengelar Forum Perangkat Daerah, Senin (25/2/2019).

Kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Bank Indonesia (BI), Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Kementrian Hukum dan Ham (KUMHAM), dan Sekretariat Daerah Kota Malang dan pemangku kepentingan lain.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang, Sugeng Suroto menjelaskan, agenda Penyusunan Rancangan awal Renja Sekretariat Daerah, memang merupakan bagian dari mekanisme dalam penyusunan perencanaan anggaran.

"Didahului dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra (Rencana Strategis), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan ini bagian dari RKPD itu sendiri," jelasnya ditemui usai acara (25/2/2019).

Lebih lanjut dijelaskan dalam agenda Penyusunan Renja ini memang hanya diikuti oleh bagian-bagian dari kesekretariatan di lingkungan Pemkot Malang sehingga  tidak dikuti oleh perangkat daerah lain.

Namun, dalam kegiatan serupa, setiap perangkat daerah juga mengadakan Forum Perangkat Daerah untuk membahas kegiatan masing-masing perangkat daerah.

"Intinya adalah meminta saran agar kegiatan 2020 sudah menampung berbagai aspirasi atau saran agar ke depan baiknya seperti apa," imbuhnya.

Dalam Forum Perangkat Daerah sendiri, juga terdapat saran dari Kejari Kota Malang agar kegiatan dalam kesekretariatan yang berhubungan dengan hukum, bisa berkolaborasi dengan Kejari Kota Malang untuk mendapatkan pengawalan atau pendampingan.

"Misalnya pada masing-masing bagian, terutama di layanan pengadaan barang dan jasa bisa mengajukan pendampingan ke Kejari," jelasnya. 

Hal itu, lanjutnya, untuk menghindari mana kala terjadi kesalahan, sehingga bisa segera dibenahi.

Mulai dari perencanaan sampai berakhirnya proses pengadaan barang dan jasa sendiri apakah sudah sesuai aturan atau belum. 

Hal itu bisa kerjasama dengan Kejari. Sehingga hal itu juga bisa menghilangkan kekhawatiran manakala melaksanakan pengadaan barang atau jasa karena sejak awal didampingi.

Lanjutnya, hasil dari Forum Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi bagian dari penyempurnaan pada kegiatan dan penyusunan rencana awal masing-masing bagian Sekretariat Daerah.

"Semua saran atau masukan sudah kami catat dan menjadi lampiran dari Forum Perangkat Daerah ini. Kami sangat berharap forum semacam ini perlu disempurnakan secara terus menerus, dengan masukan semua pihak sehingga perencanaan anggaran berjalan dengan baik,"pungkasnya.