MALANGTIMES - Bicara sampah adalah bicara tentang kesadaran. Walau infrastruktur terus dibangun, tanpa adanya kesadaran kolektif, maka sampah akan menjadi persoalan serius setiap hari bagi pemerintah. Butuh aturan tegas mengenai persampahan yang tidak sekedar garang di kertas, tapi juga bisa ditegakkan di tengah masyarakat.

Kesadaran atas sampah bisa dimulai dengan gerakan masal yang diinisiasi oleh pemerintah itu sendiri sebelum masyarakat diajak bersama untuk bergerak menguatkan mengenai bahaya sampah, khususnya sampah plastik yang dijadikan kebutuhan sehari-hari untuk kemasan minuman maupun makanan.

Bayangkan, plastik kemasan minuman yang setiap hari dikonsumsi aparatur sipil negara (ASN). Apalagi kalau ada kegiatan yang melibatkan ratusan orang, berapa air minum kemasan plastik dan makanan berbungkus plastik yang dipergunakan.

Daur ulang sampah plastik pun bukan solusi panjang. Berbeda dengan sampah sayuran, makanan atau lainnya yang bisa diurai dan dijadikan kompos, biogas dan sejenisnya. 

Darurat sampah plastik bukan isapan jempol belaka. Tak terkecuali yang terjadi di Kabupaten Malang. Pasalnya, pemakaian plastik masih menjadi hal biasa dan dianggap normal-normal saja, baik yang dilakukan oleh masyarakat, berbagai warung dan toko sampai pemerintahan itu sendiri.

Di perkantoran saja, menurut data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang, tercatat sebanyak 31,55 ton per hari sampah yang disumbangkan. Hanya dikalahkan oleh sampah kawasan industri sebanyak 33,16 ton per hari. Di bawahnya sampah pusat perniagaan 23,31 ton per hari dan  fasilitas publik 21,81 ton per hari.

Kondisi tersebut yang belum diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam mengurangi sampah perkantoran. Tidak ada regulasi atau kebijakan  yang mengatur sampah secara spesifik di kalangan ASN. Misalnya, sanksi bagi ASN yang tidak membawa tempat minum sendiri dari rumah ke kantor untuk kebutuhan minumnya. Atau dilarangnya air minum kemasan di perkantoran untuk kebutuhan minum ASN.

Renung Rubiatadji, kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) DLH Kabupaten Malang, menyampaikan beberapa waktu lalu terkait persoalan sampah tersebut. Dia menyampaikan sampah di Kabupaten Malang sebagian besar sudah terolah.

"Ada yang terolah menjadi kompos sebanyak 566,37 ton per hari. Selain itu, ada juga yang didaur ulang menjadi bahan baku. Jumlahnya 64,57 ton per hari. Bahan produktif kreatif sebanyak 4,58 ton per hari juga telah berjalan,” kata Renung.

Tentunya sampah-sampah tersebut lebih banyak dari jenis yang bisa didaur ulang. Seperti sampah yang ditimbun di berbagi TPA, semisal di Talangagung, Kepanjen. Sedangkan sampah plastik masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Malang.

Tak heran, banyak data melansir mengenai Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik kedua di dunia. Seperti hasil penelitian Jenna R Jambeck dan kawan-kawan yang memosisikan Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik sebanyak 1,29 million metric ton per tahun. Walaupun data tersebut tentunya masih perlu adanya penelitian lebih lanjut seperti yang disampaikan pemerintah, tapi di lapangan sampah plastik telah menjadi pembunuh habitat laut setiap tahun.

Berbagai komunitas di seluruh Indonesia pun bergerak untuk mewujudkan bebas sampah plastik sampai 2025. Walau pun target tersebut hanya sampai pengurangan 70 persen sampah plastik. 

Maka, untuk mempercepat target tersebut, sudah saatnya para pelayan dan pengabdi masyarakat di pemerintahan mulai melakukan aksi di skala dan wilayahnya masing-masing, tanpa perlu wacana dan aksi seremoni yang selama ini dipertontonkan.

Aksi tersebut adalah menumbuhkan kesadaran untuk stop pemakaian bahan plastik yang hanya dipakai sesaat, setelahnya menjadi sampah. Misalnya air kemasan maupun bungkus makanan berbentuk plastik yang masih saja terlihat diberbagi acara pemerintahan.

Regulasi maupun kebijakan lokal pun patut untuk dimassifkan dalam lingkungan Pemkab Malang. Sehingga kesadaran atas sampah plastik berjalan terlebih dahulu di ruang-ruang pemerintahan. 

Mungkin, kebijakan Rendra Kresna -bupati Malang nonaktif- perlu kembali ditengok dalam hal ini. Yakni, kebijakan yang berlaku bagi seluruh OPD untuk memiliki tempat sampah di mobil dinasnya masing-masing serta pengurangan pemakaian bahan plastik dalam berbagai acara pemerintahan.