Terpaku pada Sidang dan Tak Bisa Sosialisasi, BPSK Kota Malang Keluhkan Masalah Anggaran

Feb 23, 2019 07:40
BPSK Kota Malang bersama Tim dari Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha (BPSK)
BPSK Kota Malang bersama Tim dari Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha (BPSK)

MALANGTIMES - Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Malang, selama ini, masih mengalami kesulitan dalam melakukan sosialisasi pengenalan lebih luas mengenai BPSK, khususnya kepada masyarakat Kota Malang.

Hal itu terungkap, saat adanya kunjungan kerja dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha (21/2/2019).

Baca Juga : Jamin Nasib Tenaga Kerja, Disnaker-PMTSP Kota Malang Ajukan Skema Jaring Sosial

Kepala BPSK Kota Malang, Luh Eka Wulantari menjelaskan, meskipun secara umum terkait penyelesaian konflik, BPSK Kota Malang tidak mengalami kesulitan, kendala yang paling dominan menjadi ganjalan bagi BPSK Kota Malang adalah terkait penganggaran sosialisasi.

"Semenjak melekat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi, BPSK mengalami kendala dalam sosialisasi, karena masalah anggaran," ungkap Kepala BSPK yang juga Kepala Seksi (Kasi) Tertib Niaga Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Malang ini.

Lanjutnya, dari kendala itu, BPSK kemudian hanya terpaku atau menunggu adanya pengaduan dari para konsumen yang mengalami sengketa dengan para pelaku usaha.  

Sehingga jika tidak ada pengaduan, BPSK Kota Malang tak bisa bergerak bebas melakukan inovasi, karena kembali lagi terkendala masalah anggaran.

Selain sosialisasi, juga sulit untuk melakukan pemantauan, kebijakan-kebijakan klausula baku, seperti kebijakan yang dibuat oleh finance yang merugikan konsumen.

"Sebenarnya itu tugas kita, tapi gimana nggak ada anggaran. Kami hanya terpaku pada sidang, tidak bisa melebarkan sayap," jelas wanita cantik asal Bali ini.

Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot Malang, meskipun telah melakukan audiensi dengan BPSK, namun Pemkot tidak bisa memberikan support terkait penganggaran. Pemkot hanya bisa memberikan sebatas motivasi tanpa penganggaran.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

"Pak Wali mensupport kami, tapi hanya sebatas support motivasi, nggak bisa membantu menganggarkan, jika itu dilakukan nantinya malah salah. Karena BPSK melekat di provinsi," paparnya.

Karenanya, akibat permasalahan anggaran sosialisasi, pihaknya kemudian terpaksa  menyisipkan pengenalan BPSK pada sosialisasi konsumen cerdas yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Malang.

"Dulu kan melekat pada kota. Jika melekat pada daerah, tentu kami akan lebih leluasa untuk melebarkan sayap, berinovasi, melakukan penyuluhan, tidak terpaku sidang. Ternyata ini juga dialami oleh daerah lain," tambahnya.

Pihaknya berharap, jika memang memungkinkan, ada sebuah penganggaran untuk mensupport pelaksaanan kegiatan sosialisasi untuk BPSK, hal ini tentu bertujuan agar bisa melebarkan sayap dan lebih jauh mengenalkan BPSK terhadap masyarakt luas.

"Selain itu, bila memang memungkinkan, perlindungan konsumen bisa dikembalikan lagi ke daerah. Karena nantinya akan lebih maksimal dalam melakukan inovasi maupun pengawasan," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
MalangBerita MalangBPSK Kota Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru