Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Ranperda Tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Ranperda Tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Ditto Arief menilai musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) selama ini hanya "mengumpulkan sampah". Itu lantaran setiap usulan yang masuk dalam setiap agenda musrenbang tak pernah diverifikasi dan mendapat pendampingan dari Pemerintah Kota Malang.

Alhasil, sebagian besar pikiran dan usulan yang disampaikan masyarakat cenderung tak pernah direalisasikan. Akhirnya, timbul persepsi dari masyarakat jika program nusrenbang hanya memberi harapan palsu.

"Ada banyak hasil musrenbang yang tak berjalan, bahkan tiga sampai lima tahun, karena tertutup oleh usulan baru lainnya," kata Ditto.

Dia pun mengusulkan agar Pemerintah Kota Malang mulai belajar dengan daerah lain yang sudah banyak menampung aspirasi masyarakat dalam melakukan pembangunan. Salah satunya Surakarta, yang sudah melakukan verifikasi di lapangan saat ada usulan yang masuk.

Sehingga, lanjut dia, setiap usulan yang masuk dipilah sejak masih di bawah. Masyarakat pun dapat mengetahui usulan mana yang memenuhi syarat secara regulasi dan menjadi prioritas pembangunan. Sehingga usulan yang ada tak sekadar tercatat, namun juga dapat direalisasikan.

"Selama ini Kota Malang mengumpulkan semua aspirasi masyarakat. Tapi begitu banyak yang tidak terealisasi. Akhirnya warga merasa kecewa. Kalau ada verifikasi dari awal, warga dikasih tahu mana yang bisa dikerjakan dan tidak, itu lebih baik," ungkapnya.

Bukan sekadar verifikasi. Menurut dia, Pemerintah Kota Malang melalui Barenlitbang semestinya melakukan pendampingan kepada masyarakat bersama para ahli dari perguruan tinggi. Sehingga usulan yang berasal dari kelurahan dan naik ke tingkat kecamatan hingga kota sudah dipastikan dianggarkan dalam APBD.

Lebih jauh dia juga berharap agar program pembangunan di Kota Malang juga mulai memanfaatkan pokok pikiran anggota legislatif yang berasal dari aduan masyarakat dan reses. Sebab, selama ini, pokok pikiran dewan sebagai saluran yang diatur dalam regulasi cenderung tak banyak berjalan.

"Apalagi kemarin pokok pikiran menjadi konotasi yang buruk akibat kejadian sebelumnya. Kami ingin mengembalikan dan membudayakan agar pokok pikiran dewan dimanfaatkan untuk membangun Kota Malang dan terdokumentasi dengan baik," ucap politisi PAN itu.

Apa tanggapan pemkot? Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan jika selama ini musrenbang sudah ditata kembali. Sejak akhir 2018, musrenbang sudah berjalan sesuai tematik. Sehingga objek yang akan dikerjakan lebih jelas, termasuk program yang akan dijalankan setiap tahunnya.

"Seperti saat kita ingin menjadikan Malang sebagai kota ramah lansia, maka di musrenbang kami undang komunitas peduli lansia dan lain sebagainya. Itu contoh bahwa semua sudah berjalan secara tematik," jelas dia.

Sutiaji pun mengapresiasi saran yang diberikan oleh DPRD Kota Malang. Menurut dia, sebagaimana mestinya, pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan dan harus selalu mendapat kontrol dari masyarakat.

"Dewan sebagai wakil rakyat. Tentu kami selalu diingatkan dalam proses pembangunan," imbuh suami Widayati Sutiaji itu.

Dia juga menegaskan jika Pemerintah Kota Malang sudah berkomitmen untuk melakukan pembangunan dengan perencanaan yang berkesinambungan. Sehingga setiap program yang dijalankan selalu sesuai dengan yang telah ditata sejak awal. "Kegiatan yang tidak memiliki sebaran luas pun sudah kami kurangi," pungkasnya.