Penyerahan aset pemerintah pusat ke pemerintah daerah, salah satunya kepada Pemkab Malang (DPKPCK for MalangTIMES)
Penyerahan aset pemerintah pusat ke pemerintah daerah, salah satunya kepada Pemkab Malang (DPKPCK for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  mengenai bantuan rumah susun (Rusun), rumah khusus (Rusus) dan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) diserahterimakan ke pemerintah daerah.  

Baca Juga : Dana Perjalanan Dinas Dialihkan, Mampu Penuhi Sembako 525 Ribu KK di Kabupaten Malang

Penyerahan aset senilai lebih dari Rp 1 triliun tersebut tidak hanya diterimakan ke pemerintah daerah  saja, tapi juga kepada kementerian/lembaga, universitas dan pondok pesantren. Tak terkecuali kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, sebagai daerah penerima bantuan dari pemerintah pusat terkait hal tersebut.

"Benar, kami mewakili Bupati Malang untuk menerima aset barang milik negara (BMN). Total seluruh aset untuk pemda, kementerian, universitas dan pondok pesantren sekitar Rp 1 triliun," kata Wahyu Hidayat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Rabu (20/02/2019).

Penyerahan aset BMN tersebut terdiri dari 100 Tower atau 1.138 unit. Sedangkan untuk rusun dengan nilai total Rp 436,1 miliar tersebar di 100 lokasi dari 89 kabupaten dan 11 kota. Serta rusus  yang diserahterimakan sebanyak 3.726 unit dengan nilai aset sebesar Rp 583,3 miliar serta tersebar di 85 lokasi di 51 kabupaten dan enam kota.

Untuk aset bantuan stimulan PSU yang diserahterimakan berjumlah 13.072 unit dengan nilai aset sebesar Rp74,6 miliar. PSU tersebut tersebar di 118 lokasi di 32 kabupaten dan 12 kota.

"Bantuan PSU diberikan Kementerian PUPR kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pengembang perumahan, dalam bentuk pembangunan jalan perumahan," ujar Wahyu yang tahu lalu juga mewakili Bupati Malang saat menerima  bantuan PSU untuk perumahan bersubsidi.

Seperti diketahui, Pemkab Malang sejak tahun 2015-2017 mendapat bantuan PSU berupa jalan lingkungan perumahan dengan nilai sekitar Rp 640 juta. Bertahun-tahun mendapat bantuan PSU untuk perumahan bersubsidi, menurut Wahyu, dikarenakan berbagai terobosan dan kebijakan Bupati Malang terkait penyelenggaraan perumahan di Kabupaten Malang. Apresiasi tersebut juga diwujudkan oleh pemerintah pusat dengan memberikan anugerah bupati berprestasi dalam pelayanan perizinan perumahan di tahun 2017 lalu. 

Baca Juga : Ahmad Riza Patria Resmi Dilantik Wakil Gubernur Jakarta, Kerja Mulai Besok

"Pengembangan perumahan bersubsidi merupakan bagian dari salah satu program strategis Pemkab Malang dalam mengurangi angka kemiskinan," ungkapnya.
Disinggung mengenai rusunawa ASN Kabupaten Malang, Wahyu menjelaskan tidak termasuk dalam penyerahan aset dari pemerintah pusat. "Belum untuk itu, mas. Ini masih penyerahan aset PSU," pungkasnya.