MALANGTIMES - Tahun 2019, begitu banyak pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang harus terselesaikan. Khususnya terkait beberapa program yang menjadi bagian dari strategi pemerintah pusat dalam pengentasan kemiskinan serta lingkungan hidup.
Dalam konteks Pemkab Malang, program nasional tersebut diterjemahkan dalam program bedah rumah yang menjadi kegiatan reguler setiap tahun serta sanitasi. Dua program tersebut masih terus diupayakan dalam proses penuntasannya.
Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19
Terkait hal tersebut. Wakil Bupati (Wabup) Malang Sanusi mengatakan akan segera memanggil seluruh kepala OPD (organisasi perangkat daerah), khususnya terkait dua program tersebut. “Insya Allah, tahun ini semuanya selesai. Kami akan minta OPD bekerja dengan sungguh-sungguh agar program tersebut sukses di Kabupaten Malang,” ucapnya.
Seperti diketahui, dua program tersebut berada di wilayah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang. Kedua program tersebut setiap tahun terus dilaksanakan dan disesuaikan dengan tiga program strategis Kabupaten Malang.
Misalnya, program bedah rumah yang dikorelasikan dalam mendukung optimalisasi pariwisata.
Menurut Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, program bedah rumah tahun ini juga menyasar pemukiman sepanjang pesisir pantai selatan (pansel). "Tahun ini ada 3 ribu unit rumah tidak layak huni yang jadi sasaran. Sembilan unitnya berada di sepanjang pesisir pantai yang bakal dibedah pihak kita. Ini sebagai bagian dari program strategis pengentasan kemiskinan dan optimalisasi pariwisata," kata dia, Selasa (19/02/2019).
Wahyu Hidayat saat cek bedah rumah warga di pantai Wediawu, Tirtoyudo (dok MalangTIMES)
Harapan besar DPKPCK Kabupaten Malang dalam memfokuskan program bedah rumah tersebut, selain memberikan papan yang layak dan sehat, nantinya warga sasaran juga bisa memfungsikan rumahnya sebagai homestay wisatawan.
"Harapan kami ke sana, sehingga ada penghasilan juga bagi warga sasaran. Homestay wisata di pesisir pantai selatan juga masih terus dibutuhkan sampai saat ini," ujarnya.
Selain bedah rumah, persoalan menuntaskan program nasional 100-0-100, khususnya di persoalan sanitasi, juga menjadi prioritas pihak DPKPCK Kabupaten Malang. Dari data yang ada, persoalan sanitasi di Kabupaten Malang masih kisaran angka 86 persen.
Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya
Walaupun ada kebijakan pemerintah pusat mengenai bebas buang air besar tahun 2020 yang merupakan bagian dari sanitasi, penyelesaian tersebut ditarget tuntas tahun ini.
Wahyu menyatakan, secara umum program 100-0-100 di Kabupaten Malang telah mencapai 94 persen. Dari tiga program terkait, hanya masalah sanitasi yang masih persentasenya paling buncit. "Karena itu, kami genjot bersama OPD lain dalam penuntasannya di tahun ini. Pasalnya, masalah sanitasi bukan hanya bangun infrastrukturnya saja. Tapi juga bagaimana mengubah kebiasaan masyarakat dalam persoalan tersebut," ujar doktor ilmu sosial ini.
Disinggung faktor alotnya capaian dalam persoalan sanitasi tersebut, Wahyu menegaskan karena kesadaran masyarakat belum maksimal. Bukan masalah ketiadaan infrastruktur. Misalnya mengenai jamban sehat atau ipal komunal.
"Tapi masih saja ada warga yang BAB di sungai. Ini karena kesadaran yang belum maksimal serta kebiasaan. Kita sedang memilih strategi tepat untuk hal tersebut," pungkasnya.