Unjuk rasa masyarakat Papua atas peristiwa yang dianggap mencemarkan nama baik Gubernur Papua oleh KPK (Ist)

Unjuk rasa masyarakat Papua atas peristiwa yang dianggap mencemarkan nama baik Gubernur Papua oleh KPK (Ist)



MALANGTIMES - Kasus dugaan pengeroyokan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh pegawai  Pemprov Papua telah masuk dalam penyidikan. Kasus yang terjadi beberapa pekan lalu (2/2/2019) di Hotel Borobudur, Jakarta, ternyata juga membuat warga Papua berunjuk rasa.

Mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bersatu Bela Papua (ARBBP), laporan atas dugaan pengeroyokan oleh KPK, juga dilaporkan balik. ARBBP melaporkan KPK atas tindak pidana di bidang ITE dan/atau pencemaran nama baik dan/atau fitnah melalui media elektronik Pasal 27 ayat (30) juncto Pasal 45 ayat (3) dan/atau Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2018 tentang ITE.

Selain melakukan pelaporan atas KPK tersebut, masyarakat Papua juga menjatuhkan sanksi berupa denda adat sebesar Rp 10 triliun. Dikarenakan, masyarakat adat Papua menilai KPK telah berupaya melakukan kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dan jajarannya.

Sanksi denda adat tersebut diikuti dengan unjuk rasa sekitar seribu orang masyarakat adat Papua di depan kantor gubernur beberapa hari lalu. Sebagai bentuk dukungan kepada Gubernur Papua.
"KPK dianggap telah mempermalukan Gubernur Papua Lukas Enembe yang merupakan salah satu kepala suku besar di wilayah hukum adat Papua," kata Kuasa Hukum Pemprov Papua Sfefanus Roy Rening, seperti dilansir oleh beberapa media nasional.

Kemarahan masyarakat adat Papua terhadap KPK dikarenakan peristiwa di Hotel Borobudur secara langsung telah merendahkan harkat, martabat dan wibawa pemimpin mereka.

"Masyarakat adat Papua marah karena itu. Makanya KPK dituntut dengan denda adat yang memang masih berlaku," ujar Roy yang juga menegaskan, bahwa secara konstitusi  denda adat ini diakui di Indonesia berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke- 4. 

Tuntutan adat tersebut mengikat KPK untuk melakukan respon. Karena, masih menurut Roy, apabila tidak direspon, maka akan berdampak terhadap pihak yang dikenai hukum adat tersebut.

KPK memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hal tersebut. Melalui komunikasi secara langsung dengan para pemimpin suku di masyarakat adat Papua melalui Majelis Rakyat Papua atau MRP sebagai lembaga kultural, atau pihak lain. 

Komunikasi tersebut, masih menurut Roy, dalam upaya menjelaskan permasalahan yang terjadi sampai menegoisasikan sanksi denda adat yang diberikan kepada KPK yakni denda Rp 10 triliun.

"KPK bisa meminta maaf kepada masyarakat adat Papua juga meminta maaf ke Gubernur Papua. Jika KPK tidak merespon denda adat yang dijatuhkan masyarakat adat Papua ada konsekuensinya," urai Roy.

Konsekuensinya adalah penegakan hukum oleh KPK tidak akan efektif dan berjalan maksimal. Dikarenakan KPK tidak mentaati dan menghormati serta berkomunikasi atas adanya hukum adat tersebut.

End of content

No more pages to load