Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah. (Foto: Imarorul Izzah/MalangTIMES)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah. (Foto: Imarorul Izzah/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Hari ini (13/2), pendaftaran pegawai setara PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akhirnya dibuka oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sebelumnya, pendaftaran sempat mengalami penundaan.

Waktu pendaftaran pegawai setara PNS ini seharusnya dibuka pada 10 Februari kemarin. Hanya, waktu tersebut ditunda mengingat PermenPANRB atau atau turunan dari PP Nomor 49 Tahun 2018 belum keluar. Namun, Kementerian PANRB kini telah menyelesaikan beleid tersebut hingga pendaftaran sudah bisa dibuka hari ini.

Pendafaran untuk menjadi pegawai setara PNS dapat diakses di laman https://ssp3k.bkn.go.id. Di laman tersebut, terdapat sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi pelamar.

"Pendaftaran Seleksi P3K Tahap I (eks THK 2 guru, nakes, penyuluh pertanian, serta dosen/tendik PTN baru) dibuka. Klik https://t.co/QHlXHiDfqF atau https://t.co/iomveKBGaJ," tulis BKN lewat akun twitter-nya.

Pengentasan guru honorer memang menjadi salah satu target Kemendikbud. Program ini akan dilakukan secara bertahap. Target pemerintah dari Kemendikbud diharapkan selesai pada tahun 2023. Saat ini, jumlah guru honorer sendiri ada 736 ribu.

"Karena itu, saya berharap sekolah-sekolah tidak ada lagi rekrutmen guru honorer. Karena kalau rekrut terus, nggak ada habis-habisnya nanti," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy saat berkunjung ke Malang belum lama ini.

Lantas, apabila sekolah tidak diperbolehkan merekrut guru honorer, bagaimana kalau kekurangan guru? Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik)Kota Malang Zubaidah menjelaskan maksud mendikbud adalah sekolah tidak boleh merekrut guru dengan SK (surat keputusan).

"Maksudnya, merekrut itu yang ber-SK. Kalau kurang, itu tidak perlu meng-SK-kan, mengangkat dengan SK," terangnya saat ditemui di kantor Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang. "Bolehnya adalah MoU. Kalau tidak MoU, yang mengajar siapa?" imbuh Zubaidah.

Otomatis, apabila melalui MoU, maka itu berarti ada kontrak kerja. Dan apabila ada dropping PNS, maka guru tersebut mau tidak mau  harus mengalah .

"Kalau 1 tahun misalnya, ternyata pada saat perjalanan ada dropping guru PNS, nah kan otomatis yang non-PNS mau tidak mau harus legowo," ungkap Zubaidah.

Lebih lanjut Zubaidah menjelaskan, PPPK sendiri dikhususkan untuk daerah-daerah terpencil. Jadi, Kota Malang tidak mendapatkan bagian.

"Jadi, itu program pemerintah pusat tetapi ada kriteria daerah yang bagaimana yang dapat itu. Tidak semua daerah dapat," pungkasnya.

End of content

No more pages to load