Foto Dokumentasi MalangTIMES

Foto Dokumentasi MalangTIMES



MALANGTIMES - Konflik air yang melibatkan Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang mulai menemukan titik terang. Awal Februari ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BPJSDA) yang harus dibayarkan Pemerintah Kota Malang. Yakni  Rp 133 per meter kubik.

Menanggapi itu, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan jika Pemerintah Kota Malang siap membayar berapa pun biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan catatan. semua memang sudah melalui mekanisme yang ditentukan dan sesuai aturan.

"Pemerintah Kota Malang siap bayar berapa pun dan kami patuh dengan aturan yang dibuat," ujarnya.

Dia menjelaskan, hitungan yang sudah dibuat oleh Kementerian PUPR tersebut sudah memiliki landasan. Sehingga pemerintah daerah wajib untuk mematuhi keputusan tersebut.

Sutiaji  pun berharap agar konflik air yang sempat memanas tersebut segera dapat terselesaikan dengan baik. Pemkot Malang maupun Pemkab Malang diharapkan bisa mematuhi peraturan yang ada lantaran air pada dasarnya memang milik negara.

Sementara, menanggapi  masih adanya keberatan dari pihak Kabupaten Malang, Sutiaji menilai jika itu adalah hak Pemerintah Kabupaten Malang. Namun dia menjelaskan jika pemanfaatan air sudah tertera dalam undang-undang.

"Semua harus dikembalikan pada aturan yang ada. Kami sedang diuji dengan masalah air. Maka harus saling mendukung satu sama lain," ucap dia.

Sutiaji juga menjelaskan jika besaran nominal yang ditetapkan pemerintah pusat pasti sudah melalui berbagai peehirungan. Sebab,  membawa air dari titik Kabupaten Malang menuju berbagai kawasan di Kota Malang tentu membutuhkan sarana dan prasarana yang tentunya membutuhkan biaya. "Air yang diambil dari sumber itu melewati beberapa jalur untuk bisa sampai ke rumah-rumah warga," kata suami Widayati Sutiaji itu.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko menambahkan, jika memang Pemerintah Kabupaten Malang masih merasa keberatan, maka ada baiknya untuk kembali melakukan kajian dengan Kementerian PUPR. Sebab, pada dasarnya,  besaran biaya yang telah ditentukan itu pasti sudah melalui penghitungan.

"Pemerintah Kota Malang sifatnya menunggu. Apa pun yang telah ditetapkan, maka kami menyepakati itu," pungkasnya. 

End of content

No more pages to load