Kepala Dishub Kabupaten Malang Hafi Lutfi (kanan) saat menjelaskan berbagai rencananya dalam mendukung 3 program strategis (Nana)

Kepala Dishub Kabupaten Malang Hafi Lutfi (kanan) saat menjelaskan berbagai rencananya dalam mendukung 3 program strategis (Nana)


Pewarta

Dede Nana

Editor

A Yahya


MALANGTIMES - Kebijakan politik keuangan dalam pemerintahan kerap membuat berbagai kegiatan gagal sebelum dilaksanakan. Skala prioritas dan strategi pembangunan menjadi dasar kuat dalam kebijakan keuangan. Walaupun, masih ada ruang yang bisa dijadikan perdebatan dalam proses penetapan kegiatan dan anggaran. Baik itu mengenai hal yang urgen, kelanjutan serta daya dukung visi misi pemerintahan itu sendiri.

Hal ini pula yang terjadi kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang. Dishub punya rencana membangun terminal wisata di Tumpang. Rencana yang dimaksudkan untuk mendukung optimalisasi sektor pariwisata, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta memfungsikan terminal Tumpang yang nasibnya sama dengan beberapa terminal tipe c lainnya di Kabupaten Malang. Hidup enggan mati tidak mau.

Rencana tersebut gagal karena tidak disetujui oleh DPRD Kabupaten Malang saat usulan dibahas secara bersama dalam APBD 2019. "Tentunya rencana yang dimaksudkan pihak kita dalam konteks tiga program strategis. Tapi, belum bisa diakomodir anggarannya oleh DPRD," kata Hafi Lutfi Kepala Dishub Kabupaten Malang, Selasa (12/02/2019).

Faktor dasar pihak Dishub mengajukan rencana pembangunan terminal wisata Tumpang, dikarenakan pengelolaan terminal tipe A dan B telah diambil alih pemerintah pusat dan provinsi. Sehingga yang tertinggal adalah terminal-terminal tipe C dengan kondisi yang teramat sulit untuk berkembang.

Sisi lain dengan kondisi tersebut adalah turunnya PAD dari retribusi kendaraan yang enggan masuk ke terminal. Sampai pada penggunaan fungsi lain karena sepinya terminal, yaitu menjadi tempat parkir kendaraan warga. 

Padahal, menurut Lutfi, ada potensi besar apabila dilakukan perubahan dan pendekatan dengan konsep pariwisata. Dimana, sektor pariwisata saat ini menjadi andalan bagi pemerintah. "Tumpang merupakan pintu masuk wisata Bromo, Tengger, Semeru (BTS). Bila rencana terminal wisata bisa berjalan tentu dimungkinkan adanya perubahan dari kondisi saat ini," ujar mantan Kepala BPBD Kabupaten Malang.

Disinggung anggaran yang diajukan dalam pembahasan APBD 2019 beberapa waktu lalu, Lutfi menyatakan pihaknya mengajukan Rp 400 juta untuk tahap pertama pembangunan. Namun usulan tersebut ditolak DPRD. "Langsung ditolak. Padahal kita punya konsep dengan rencana tersebut," imbuhnya.

Konsep terminal wisata Tumpang adalah dengan menggandeng paguyuban jeep, angkutan tradisional dan lainnya. Dimana nantinya mereka yang akan menjadi pemandu para wisatawan melalui kendaraan wisata. Baik yang akan menuju BTS maupun yang ingin mengetahui potensi wisata di Tumpang. Misalnya,  Candi Kidal, Candi Jago dan desa wisata lainnya. "Wisatawan yang ingin menikmati wisata Tumpang ini nantinya yang antar adalah para pengendara angkutan tradisional dengan pernak-pernik yang akan semakin menjual pariwisata yang ada," urainya. 

Dia memaparkan Terminal Wisata Tumpang  juga diengkapi dengan kuliner. Tapi, berbagai konsep yang sebenarnya terkait erat dengan pengentasan kemiskinan, optimalisasi pariwisata dan daya dukung lingkungan hidup itu, gagal dan tidak bisa diwujudkan karena persoalan anggaran.

Lutfi tidak ingin menyerah. Dirinya menegaskan, walau saat ini usulan tersebut gagal, pihaknya akan terus mengusulkan rencana pembangunan terminal Tumpang. "Kita coba lagi nanti di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) APBD 2019. Harapan kita jelas agar rencana ini bisa terwujud," pungkasnya.

End of content

No more pages to load