Walikota Malang Sutiaji dan Wakil Walikota Malang Sofyan Edi jarwoko (Dok. MalangTIMES)

Walikota Malang Sutiaji dan Wakil Walikota Malang Sofyan Edi jarwoko (Dok. MalangTIMES)



MALANGTIMES - Duet baru Wali Kota Malang Sutiaji alias Mas Aji dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko alias Bung Edi tengah merancang satu lompatan berani. Yakni melakukan restrukturisasi atau penyusunan ulang susunan penggawa-penggawa yang mereka pimpin. 

Rancangan baru yang bakal mengubah sebagian besar wajah dinas-dinas pelayan masyarakat, menimbulkan "perdebatan". Baik di internal Pemkot Malang hingga eksternal seperti lembaga legislatif DPRD Kota Malang serta sebagian kalangan masyarakat. Tak sedikit yang mempertanyakan rancangam baru itu. Ada pula yang sangsi atas gagasan tersebut. 

Berdasarkan kajian MalangTIMES atas dokumen-dokumen rancangan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru yang disusun Pemkot Malang, terdapat sedikitnya tiga poin perubahan. Pertama soal perampingan dinas-dinas, dari semula ada 20 organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi tinggal 14 OPD. Kedua, perubahan nama atau nomenklatur disertai peningkatan tipe OPD. Ketiga, tidak terteranya keterangan khusus terkait staf ahli wali kota Malang. 

Hingga tahun anggaran (TA) 2019 ini, Pemkot Malang masih menggunakan SOTK berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Aturan itu disahkan pada 4 Oktober 2016 dan baru dijalankan per 1 Januari 2017 lalu. Dalam SOTK itu terdapat 20 dinas. Sementara pada rancangan perubahannya hanya ada 14 dinas. 

Desain baru SOTK itu bisa disebut super-slim alias sangat ramping. Dalam keterangan perubahan yang disampaikan pemkot pada DPRD Kota Malang, tertera adanya penggabungan atau merger dari dinas-dinas bertipe B. Rancangan tersebut kini tengah digodok oleh panitia khusus (pansus) DPRD Kota Malang.

Seperti apa gambaran perampingan atau restrukturisasi yang dilakukan Pemkot Malang? Apa dasar pemikiran Wali Kota Malang Sutiaji atau Mas Aji? Bagaimana tanggapan anggota dewan hingga pandangan akademisi dan pakar pemerintahan? Simak dalam seri laporan khusus MalangTIMES.

End of content

No more pages to load