Diskusi MCW di Sahid Montana, Jumat (8/2/2019). (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

Diskusi MCW di Sahid Montana, Jumat (8/2/2019). (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).



MALANGTIMES - Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) M. Najih SH MH PhD menyampaikan jika korupsi bermula dari terorisme politik. Sebab, pada dasarnya, politik memiliki dua sifat, yaitu politik teroris dan politik korupsi.

Hal itu Najih  sampaikan saat hadir dalam diskusi bersama dengan tema Persepsi Publik dan Pelaku Usaha di Sektor Infrastruktur, Perizinan, dan Kepabeanan tentang Antikorupsi Daerah yang dilakukan di Hotel Sahid Montana, Jumat (8/2/2019).

Dia menjelaskan, kebijakan dan politik hukum berkaitan dengan korupsi sudah ada sejak era reformasi. Saat itu ada komitmen membentuk negara sebagai negara anti-korupsi. Penyelenggara negaranya harus bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Setelah itu ada perubahan. Di mana prinsip penyelenggaraan negara kemudian berubah menjadi pemerintahan yang baik," jelasnya.

Tak lama, lanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan regulasi yang semakin jelas. Ini menunjukkan sebuah komitmen dari pemerintah untuk melawan korupsi. Namun sayang, praktik korupsi saat ini jauh lebih parah dibanding dengan era reformasi awal.

"Seharusnya ini jadi idelologi aparatur negara dan politisi untuk hidup dan bekerja sebagai antikorupsi. Tapi perjalanan selama 20 tahun ini bagaimana?" tambahnya.

Lebih jauh Najih  menyampaikan, selama era reformasi, keterbukaan politik semakin luas dan menimbulkan terorisme politik. Di antaranya menggunakan kekerasan saat bertarung dengan lawan politik. "Seperti menyebarkan narasi kebencian, yang memang terus diwaspadai sampai sekarang oleh masyarakat," urainya lagi.

Menurut Najih, ideologi tersebut sangat bertentangan dengan ideologi reformasi yang ditawarkan untuk melawan KKN karena watak politiknya adalah teroris politik. Bahkan, terorisme politik ini masih berlangsung sampai sekarang. "Terlebih dalam era pemilihan umum seperti sekarang," paparnya.

Sementara, jika dikaitkan dengan politik korupsi, hubungannya dengan pelaku politik, birokrasi, dan pengusaha. Sebab,  keterlibatan kepala daerah dalam praktik korupsi menjadi salah satu indikasi

"Jadi, ini kemudian terulang lagi konsep yang dulu reformasi membentuk negara anti-KKN. Saat terjadi korupsi politik, maka KKN lebih parah," ucapnya lagi.

Dia menjelaskan, birokrasi, politisi, dan relasi memang terbentuk lantaran politik. Masyarakat pun mengakui peristiwa tersebut. Pelaku birokrasi di pemerintahan daerah juga dibentuk melalui proses itu. "Baik dalam bentuk tekanan politik ataupun yang lain, diakui atau tidak, semua terbentuk dari sana," jelasnya lagi.

Untuk mengatasi masalah itu, Najih berpendapat jika pencegahan dapat dilakukan hanya melalui pemangku kepentingan atau pimpinan yang berorientasi pada tujuan pembangunan nasional. Peran serta masyarakat untuk terlibat dalam membuat kebijakan juga harus ditekankan. 

End of content

No more pages to load