Ilustrasi mengenai potensi budaya Banyuwangi, peraih SAKIP dengan nilai A selama 3 tahun berturut-turut. (republika)

Ilustrasi mengenai potensi budaya Banyuwangi, peraih SAKIP dengan nilai A selama 3 tahun berturut-turut. (republika)



MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten Malang patut belajar dalam penerapan pelayanan maksimal kepada Kota Gandrung atau Kabupaten Banyuwangi di bawah kepemimpinan Abdullah Azwar Anas.
Sebab, lewat berbagai terobosannya, kota yang juga dijuluki The Sunrise of Java ini telah membuktikan kemahirannya mengelola berbagai potensi yang ada di masyarakat serta menyelaraskan berbagai program dalam jajarannya.

Hasilnya adalah raihan nilai A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).  
Raihan nilai A tersebut didapatkan selama tiga tahun berturut-turut dan menempatkan Kabupaten Banyuwangi sebagai kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang meraih SAKIP A.

Prestasi tersebut tentunya menjadi pilihan bagi Kabupaten Malang untuk melakukan metode ATM (amati, tiru dan modifikasi) dalam upaya untuk mendapatkan nilai SAKIP di tahun datang. Tahun 2018 lalu SAKIP Kabupaten Malang masih berjalan di tempat dengan nilai BB.

Lantas, apakah sajakah kiat sang Bupati Anas sehingga mampu bertahan dengan raihan tinggi dalam menjalankan pemerintahannya? Anas menyampaikan, seperti dilansir beberapa media, kunci keberhasilannya adalah pada spirit perbaikan layanan. Yaitu dengan menghilangkan ego sektoral menjadi ego daerah. Selain itu, yang menjadi fokus adalah target kinerja, bukan siapa dinas pelaksananya.

"Integrasi pembangunan yang diterapkan sehingga tim fokus ke tujuan, bukan ke sarana atau kendaraan untuk mencapai tujuan," ucap Anas saat menerima SAKIP 2018, Rabu (06/02/2019) kemarin.

Lantas bagaimana dengan Pemkab Malang dalam mengejar dan meraih nilai A dalam SAKIP?Cukupkah penandatanganan pakta kinerja yang telah dilakukan oleh Wakil Bupati (Wabup) Malang Sanusi terhadap seluruh kepala OPD serta ditindaklanjuti di tingkat OPD kepada jajarannya dan  diikuti dengan penekanan sanksi oleh wabup Malang kepala OPD yang berkinerja buruk dengan nilai SAKIP C atau di bawahnya?
Atau cukupkah sebuah program hanya diganti namanya dan tetap terjebak seperti yang disampaikan Anas. yaitu bukan tujuan yang jadi target, tapi terus bergulat dengan alat atau kendaraannya saja?

"Kita harus refocusing atas program-program yang lebih menyentuh masyarakat di tahun ini," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono.

Refocusing program di Kabupaten Malang memang yang masih terlihat belum padu antar satu OPD dengan lainnya. Sinergitas tersebut membutuhkan dirijen andal, dalam hal ini adalah kepala daerah atau yang mewakilinya.

Hal inilah yang belum terlihat di Pemkab Malang. Tiga program strategis pun terlihat berjalan sendiri-sendiri di antara OPD. Persoalan ini pula yang sempat membuat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang harus melakukan evaluasi terhadap seluruh program kerja yang ada di OPD.

Di sektor penurunan kemiskinan, Kabupaten Malang masih berada di angka dua digit. Walau ditarget turun 1 digit di tahun 2019 ini, tentunya membutuhkan sinergitas seluruh OPD. Tidak hanya, misalnya, di Dinas Perumaham Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang memiliki tupoksi dalam program bedah rumah warga miskin. Tapi Dinas Kesehatan pun harus berasa di sana dalam penguatan kesehatan warga Kabupaten Malang. Pun Dinas Sosial yang perlu diselaraskan dengan program yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM, misalnya.

Refocusing yang dimaksud oleh sekda Kabupaten Malang dimungkinkan berada di ranah tersebut. Penguatan koordinasi setiap lini ditopang dengan kemahiran manajerial dan kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah.

Sayangnya, ini yang belum terlihat sejak Rendra Kresna Bupati Malang tersandung persoalan hukum. "Kami membutuhkan sosok pemimpin yang kuat saat ini," ujar salah satu pejabat teras di Kabupaten Malang.

Dengan berbagai kondisi nyata saat ini, tentunya Pemkab Malang patut untuk belajar terhadap Bumi Blambangan yang dipimpin Anas. "Tidak peduli  siapa yang mendukung program ini. Yang terpenting target sasaran dibantu maksimal. Itu proses bisnis yang kami kembangkan,” ucap Anas.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB M. Yusuf Ateh juga mengapresiasi keberhasilan Banyuwangi. Menurut Ateh, Banyuwangi tidak hanya mampu mempertahankan nilai, tapi juga menjadi rujukan untuk mendorong kabupaten lain mendapat nilai yang sama.

"Banyuwangi tidak hanya bisa mempertahankan kualitasnya, tapi juga mampu menginspirasi daerah lain untuk berbenah. Hampir semua kabupaten yang nilai SAKIP-nya naik pernah belajar dengan berkunjung langsung ke Banyuwangi,” ucap Ateh.

End of content

No more pages to load