Kuasa Hukum YPIM, MS Al Haidary (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

Kuasa Hukum YPIM, MS Al Haidary (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Menanggapi pernyataan dari Ketua LBH Phasiciv, RM MH Agus Rugiarto SH yang juga merupakan kuasa hukum dari pihak Yayasan Putera Indonesia (YPI), kuasa hukum pihak Yayasan Putera Indonesia Malang (YPIM), MS Alhaidary mengatakan dengan opening statement yang cukup menohok, yakni "taunya sedikit, ngomongnya selangit".

"Apa yang dia sampaikan dan apa yang dia ekspose itu harus dia pertanggung jawabkan. Sekarang belum tapi tak ada satu perbuatan yang lepas dari resiko hukum. Sementara biar dia umbarlah, dia keluarin isi hatinya apa yang dia tau," tegasnya ditemui di kantornya (6/2/2019).

Terkait polemik yayasan yang menurut Haidary dibuat seakan-akan terjadi dualisme ini, Haidary justru kembali balik bertanya kepada Agus terkait SK pengangkatan, jika memang Rizfan diangkat menjadi ketua dalam yayasan YIP, agar menunjukan bukti SK pengangkatan Rizfan.

"Saya tantang mana SK nya, coba tunjukkan. SK pengangkatannya itu nomor 062 tahun 1997 tentang susunan pengurus Yayasan Putera Indonesia Malang. Di situ Rizfan sebagai ketua II merangkap jadi bendahara sampai masa jabatan tahun 2000. Jadi sudah habis sekarang.

Tidak ada satupun kalimat dalam keputusan ini yang ada frasa Yayasan Putera Indonesia saja. SK nya jelas Yayasan Putera Indonesia Malang. Dan di sini juga tercantum masa kerja. Masalah ini sudah saya bongkar. Dia lapor Polda kita bahas, dia lapor ke Mabes Polri juga kita bahas dalam gelar perkara," jelasnya.

Pihak Rizfan memanfaatkan akta nomor 3 tahun 1999 yang memang tidak sinkron dengan SK yang dibuat pada tahun 1997, dimana disebutkan jelas bahwa yayasan bernama Yayasan Putera Indonesia Malang bukan Yayasan Putera Indonesia saja.

Selain itu, terkait tuduhan adanya dugaan penyuapan kepada Kemenristek yang dilakukan oleh pihak YPIM berkaitan dengan SK pengalihan,  ditegaskan Haidary hal itu adalah bohong besar.

"Lalu kapasitasnya juga apa menanyakan hal itu. Itu bohong besar, dan dia harus mempertanggung jawabkan, sebab ini menyangkut penyelenggara negara, ini sama sekali tak ada kaitan dengan menteri. Mestinya kalau dia bilang punya data ya tunjukkan saja. Jangan koar-koar,"  tegasnya.

Menurutnya jika keterkaitan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Kemenristek, semestinya ia bisa membedakan. Itu bukan lah sebuah SK, melainkan hanya sebuah jawaban atas perubahan nama. Dijelaskan lebih lanjut, jika perubahan nama telah diajukan jauh-jauh sebelumnya.

"Yang turun namanya Yayasan Putera Indonesia di Malang. Tapi itu kan salah. Atas kesalahan penulisan ini kan kesalahan pihak sana, kemudian pihak yayasan ingin merubah, tapi untuk menjadi merubah itu, mekanismenya tidak ada dan harus mengajukan baru, maka atas saran Dirjen ajukan baru dan sekarang sudah diperbaiki," jelasnya.

Dijelaskan Haidary lebih rinci terkait Yayasan Putera Indonesia, bahwa mulanya telah berdiri sejak 1970 dengan akta nomor 44 tanggal 20 Juli 1970. Kemudian, tahun 1978, terbit SK pengangkatan Abu, kemudian diaktakan tahun 1987. Pada tahun 1992 diaktakan lagi oleh Abu yang saat itu sudah naik jabatan.

Kemudian tahun 1997 dibuat lagi akta baru yang kemudian dituangkan pada akta 1999. Disampingnya itu pada tahun 1997, Abu Dairi mengangkat dua anaknya sebagi pengurus yakni Riza Abu Dairi dan juga Rizfan Abu Dairi. Dari SK 1997 oleh Abu Dairy kemudian diaktekan tahun 1999.

Dan pada 2005 Abu Dairi meninggal, maka ditunjuklah  Riza Abu Dari sebagai PLT untuk mengantikan sementara. Sejak yayasan ini pimpin Riza, ia memanggil seluruh pengurus untuk segera melengkapi kekosongan jabatan.

Undangan pertama Rizfan hadir. Namun untuk pertemuan selanjutnya, ia tak pernah hadir setiap diundang.  Dan pada saat pembentukan pengurus, salah satu kandidat,  Rizdan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta sisa dari operasional. Saat itu ia mengatakan sudah tak ikut campur lagi dan mengeluarkan semua barangnya dari kantor.

"Sejak dia menyerahkan cek dia tak pernah kembali muncul. Dan saat itu yayasan belum berbadan hukum. Ketidak hadiran Rizfan sendiri juga tidak mempengaruhi, sebab dapat sudah quorum.  Proses demi proses rapat panjang, akhirnya membuahkan hasil Akta nomor 11 tahun 2007.

Dia dulu sudah sering diajak rapat nggak datang, terkahir diminta KTP namanya mau dimasukan dalam jajaran pengurus tapi nggak dikasih,  didalam akte 11 2007 yang ditunjuk sebagai ketua adalah kakaknya," terangnya.

Dan setelah makanya menunggak pada 2016, Rizfan muncul kembali dan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Malang setelah sekian lama tak muncul.  
"Kemana saja dia selama ini, kok tiba-tiba saja muncul," tandasnya

Terakhir Haidary menjelaskan belum akan mengambil langkah serius terhadap upaya yang dilakukan Agus. Pihaknya hanya mengatakan "biarkan saja, pada saatnya akan terbentur sendiri, jangan asal ngoceh, yang pasti yayasan siap untuk menunjukan dokumen yang lengkap dihadapan siapa saja," pungkasnya
 

 

End of content

No more pages to load