Demo GTT di Kabupaten Malang saat menyalurkan aspirasinya di gedung DPRD (foto: Nana/ MalangTIMES)
Demo GTT di Kabupaten Malang saat menyalurkan aspirasinya di gedung DPRD (foto: Nana/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Perjuangan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) atas Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Nomor 36 dan 37 Tahun 2018 terkait batasan umur pendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) maksimal 35 tahun, dicabut oleh Mahkamah Agung (MA).

Putusan MA tersebut menerbitkan asa GTT  dan PTT. Apalagi pemerintah juga tengah bersiap-siap membuka seleksi bagi mereka dengan sistem P3K (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja).

Baca Juga : Mokong Keluyuran Malam Hari, Warga Jalani Rapid Test Covid-19 di Tempat

Asa inilah yang kini sedang ditunggu oleh para guru honorer kategori dua (K2) khususnya. Mereka  menaruh harapan bisa menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, walaupun dengan sistem P3K.

Ari Susilo Ketua Forum GTT/PTT mengatakan, pihaknya tentu menyambut gembira dengan adanya berbagai keputusan pemerintah tersebut. Walaupun, MA terbilang terlambat mengambil keputusan tersebut. "Tapi ini merupakan langkah yang patut diapresiasi. Harapan kami tentunya dengan hal tersebut semua K2 murni dituntaskan. Entah itu melalui CPNS atau PPPK. Itu baru ada keadilan," kata Ari menyikapi kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Seperti diketahui, di Kabupaten Malang terdapat 872 GTT dan 327 PTT. Sedangkan yang mengikuti tes CPNS tahun lalu sebanyak 135 orang, dengan kelulusan sebanyak 102 orang.
Artinya, dari total GTT/PTT sebanyak 1.199 orang tersebut, masih menyisakan banyak yang belum terakomodir. Padahal masih menurut Ari, mereka telah lama mengabdi dengan gaji yang sangat minim sekali.

"Hal ini yang membuat kami terus memperjuangkan hak-hak mereka. Semoga di tahun ini masalah tersebut bisa dituntaskan semua," ujarnya.

Dari informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), proses seleksi melalui sistem P3K tahap I akan segera dibuka di bulan Februari 2019 ini. Dimana di tahap pertama tersebut, seleksi diperuntukkan untuk tenaga honorer K2 guru, tenaga kesehatan, tenaga honorer lapangan pertanian dan dosen perguruan tinggi negeri.

Melalui akun twitter resmi BKN disebutkan, bahwa saat ini BKN sedang berkoordinasi dengan Kemenpan RB, Kemendikbud, Kementan, Kemenkes, Kemenristekdikti, dan Kemenag. "Koordinasi dilakukan untuk memastikan validitas THK2 yang sudah ada di dabatase BKN," tulis akun BKN.

Baca Juga : Usul Pemakaman Nakes Covid-19 di TMP & Anugerah Bintang Jasa Berujung Bully untuk Ganjar

Seleksi P3K secara teknis sama dengan CPNS. Dimana peserta  akan mengikuti Computer Assisted Test (CAT) setelah melakukan pendaftaran secara online di SSCASN. Sedangkan masa kerja P3K paling singkat adalah satu tahun dan bisa diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi melalui evaluasi kepala daerah.

Pendapatan yang didapat P3K 2019  adalah gaji, tunjangan, hak, dan fasilitas. Tapi tanpa ada dana pensiun seperti ASN.

Melalui formulasi tersebut, Ari mengatakan walau sedikit terlambat adanya keputusan MA, dirinya juga berharap pemerintah Kabupaten Malang untuk bersikap aktif. Pasalnya, di Kabupaten Malang belum ada sosialisasi tes P3K.

"Kita berharap adalah itu. Sehingga rekan-rekan GTT dan PTT terfasilitasi. Harapan kami jelas seluruh honorer K2 bisa dituntaskan di tahun ini," pungkas Ari.