Ilustrasi mahasiswa yang tengah melakukan penelitian teknologi listrik terbarukan di UB Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

Ilustrasi mahasiswa yang tengah melakukan penelitian teknologi listrik terbarukan di UB Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Sekitar dua bulan menjelang hari pemungutan suara Pilpres dan Pileg 2019, ancaman warga yang tidak menggunakan hak suara alias golput masih tinggi. Terutama di kalangan mahasiswa perantau seperti yang banyak tinggal di Kota Malang. Pasalnya, mereka hingga kini masih belum mengurus administrasi untuk keperluan surat pindah pilih atau form A5.

Pengamat publik sekaligus akademisi Universitas Brawijaya (UB), Andika Mutakin mengatakan ribuan mahasiswa terancam tidak bisa menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilu yang digelar 17 April mendatang. Sebagai contoh kasus di UB, sekitar 40 persen mahasiswa memilki hak pilih di kawasan Jabodetabek, serta 10 persennya berasal dari luar Pulau Jawa. 

Kendati Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka pendaftaran form A5 hingga 17 Februari mendatang, namun hampir 80 persen mahasiswa millenial UB belum tahu cara pengurusan proses pindah pilih ini. Bahkan, ada beberapa mahasiswa yang menyatakan enggan datang ke KPU dengan alasan malas mengurus administrasi. "Penyakitnya adalah malas mengurus administrasi pindah pilih," tuturnya.

Andi menyebut, hampir 50 persen dari sejumlah mahasiswa asal luar Kota Malang yang memiliki hak pilih di UB rata-rata sudah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah asalnya. Hanya saja, mahasiswa masih enggan datang ke KPU. "Jika mahasiswa enggan datang ke KPU untuk mengurus form pindah pilih, kami khawatir ini akan menambah warga yang golput," tuturnya.

Ke depan, UB akan terus gencar melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula. Bahkan pada 13 Februari mendatang, UB akan menggandeng pengurus organisasi kemahasiswaan, KPU, dan Bawaslu serta perwakilan pemula. Tak hanya itu, di UB juga akan disiapkan satu Tempat Pemungutan Syarat (TPS) di dalam kampus untuk memfasilitasi warga UB yang akan menyampaikan hak pilihnya.

"Kami berharap kepada seluruh kampus yang ada di Kota Malang untuk bergabung dengan UB dalam hal memberikan advokasi kepada pemilih pemula. Karena di Malang Raya, ada lebih dari 75 ribu mahasiswa pendatang," papar dosen Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UB itu.

Selain itu, lanjut Andi, pihak kampus akan memfasilitasi pemilih pemula dalam hal pengurusan proses pindah pilih ini. "Kami gencar melakukan sosialisasi dan advokasi mengundang KPU dan Bawaslu untuk menggugah minat mahasiswa menyalurkan hak pilihnya. Khususnya bagi mahasiswa yang pindah pilih," pungkasnya.

End of content

No more pages to load