Hafi Lutfi Kepala Dishub Kabupaten Malang (kanan) saat menjelaskan tentang persoalan parkir di ruang kerjanya (foto: Nana/ MalangTIMES)

Hafi Lutfi Kepala Dishub Kabupaten Malang (kanan) saat menjelaskan tentang persoalan parkir di ruang kerjanya (foto: Nana/ MalangTIMES)



MALANGTIMES - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang memberikan bukti nyata mengenai berbagai isu yang menerpa pihaknya. Terutama dalam persoalan adanya kebocoran retribusi parkir.

Bukti yang diperlihatkan tersebut, berupa capaian target retribusi parkir di tahun 2018 lalu. Dimana dari data Dishub Kabupaten Malang retribusi pajak mencapai 100,10 persen atau senilai Rp 2,350 miliar.

Hal tersebut membuktikan, bahwa isu bocornya retribusi parkir secara nyata ditepis melalui kerja nyata seluruh petugas Dishub Kabupaten Malang.

Keberhasilan tersebut membuat DPRD Kabupaten Malang di tahun 2019 kembali memberikan kepercayaan kepada Dishub dalam retribusi parkir. Yakni dengan meningkatkan target perolehan retribusi parkir sebesar Rp 2,375 miliar. Atau meningkat dengan tahun lalu senilai Rp 200 juta.

"Target retribusi parkir memang naik di tahun ini. Kita optimis bisa mencapainya seperti tahun lalu," kata Hafi Lutfi, Kepala Dishub Kabupaten Malang, Selasa (05/02/219) kepada MalangTIMES.

Optimisme Dishub Kabupaten Malang dibarengi dengan berbagai inovasi terkait persoalan parkir. Salah satunya adalah program Parsel atau parkir setor langsung.

Disinggung mengenai beberapa titik parkir terbilang besar, seperti di Stadion Kanjuruhan, wilayah rumah sakit, serta wilayah wisata pantai selatan. Mantan Kepala BPBD Kabupaten Malang ini menyampaikan, pihaknya tidak menangani wilayah-wilayah tersebut.

"Untuk itu ada pihak lain yang mengelolanya. Bukan kita. Mungkin masyarakat melihat hal tersebut sehingga berasumsi banyak lahan parkir besar tapi retribusi ke daerah sejumlah itu," ujar Lutfi.

Di beberapa wilayah tersebut, Dishub Kabupaten Malang tidak memiliki kewenangan. Walaupun, masih menurut Lutfi, pihaknya sangat terbuka bila dilibatkan di wilayah tersebut. Karena masyarakat memahaminya urusan parkir adalah urusannya Dishub.

Sehingga bila terjadi konflik di area parkir tersebut, pihaknya yang kerap mendapatkan getahnya. "Padahal kita tidak mengelola area tersebut. Walau kita kerap juga memberikan pembinaan pada juru parkir di wilayah-wilayah tersebut," ucapnya.

Pelayanan satu pintu terkait parkir dalam meminimalisir persoalan, bisa jadi solusi. Walaupun sangat sulit untuk diwujudkan di Kabupaten Malang dengan banyaknya tangan di area parkir sampai saat ini.

Lutfi pun menyampaikan, pihaknya sangat terbuka untuk membuka dialog dengan berbagai pihak yang mengelola perparkiran. "Kita berkali-kali mencoba melakukan itu. Tujuannya satu agar pendapatan asli daerah dari parkir bisa satu pintu dan semakin meningkat. Demi kemajuan Kabupaten Malang sendiri," pungkasnya.

End of content

No more pages to load